Proyek Tol Tanpa Sentuh (MLFF) Dihapus dari Proyek Strategis Nasional

Sistem pembayaran tol tanpa henti, atau Multi Lane Free Flow (MLFF), telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Penghapusan ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada 10 Februari 2025, yang menetapkan 77 proyek sebagai PSN. Meskipun Menteri Dody enggan merinci alasan di balik penghapusan MLFF, ia mengindikasikan bahwa proyek tersebut sempat mengalami stagnasi dan terhenti pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan proyek tersebut sementara waktu dikeluarkan dari daftar prioritas pemerintah.

"Kemungkinan usulan proyek tersebut pernah diajukan, namun tidak dieksekusi atau mengalami kendala. Prosesnya sempat berhenti, dan kita perlu fokus pada MLFF, bukan hal lain. Karena itulah, untuk sementara, proyek ini dikeluarkan dari daftar prioritas," jelas Menteri Dody. Kendati demikian, Kementerian PU masih terbuka pada kemungkinan menambahkan proyek infrastruktur lainnya ke dalam daftar PSN. Kementerian PU saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi menjadi PSN di masa mendatang. "Belum ada detail proyek yang akan diajukan sebagai PSN. Proyek yang dinilai bermanfaat ke depannya akan dipertimbangkan untuk diusulkan," tambah Menteri Dody.

Namun, terkait MLFF, Menteri Dody mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kementerian PU masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki tata kelolanya. Setelah semua hal tersebut teratasi, barulah Kementerian PU dapat menyampaikan kembali usulan proyek ini kepada Presiden Prabowo, beserta penjelasan mengenai pentingnya dan manfaatnya bagi perekonomian nasional. "MLFF membutuhkan evaluasi mendalam. Kita perlu mengidentifikasi masalahnya, memperbaiki tata kelola, baru kemudian dapat menginformasikan kembali kepada Presiden mengenai pentingnya dan manfaatnya agar dapat kembali masuk sebagai PSN," tegas Menteri Dody.

Sebelumnya, pada tahun 2024, pemerintah telah menetapkan 16 PSN baru, termasuk MLFF, dengan rencana awal untuk melanjutkan proyek tersebut hingga ke pemerintahan berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa 16 PSN baru tersebut akan didanai mayoritas oleh pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Daftar poin penting terkait dengan 16 PSN baru tahun 2024 (berdasarkan keterangan sebelumnya): * Sebagian besar pendanaan berasal dari swasta melalui KPBU. * Prioritas diberikan pada proyek dengan dampak signifikan dan nilai tambah tinggi. * Investasi yang cukup besar dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. * Termasuk proyek MLFF dan integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney.

Kesimpulannya, keputusan untuk sementara waktu menunda proyek MLFF menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan proyek-proyek yang dianggap lebih siap dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dalam periode RPJMN 2025-2029. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi MLFF untuk kembali masuk dalam daftar PSN setelah evaluasi dan perbaikan yang menyeluruh.