Trenggono Paparkan Program Ketahanan Pangan 2025 di Raker bersama DPR

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (3/9). Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan program ketahanan pangan yang diusung KKP di tahun 2025.

Trenggono mengatakan, kementeriannya mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 6,22 triliun di tahun 2025. Adapun rinciannya belanja operasional sebesar Rp 2,91 triliun (47%) yang terdiri atas Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp 1,92 triliun dan Belanja Operasional Perkantoran Rp 991,54 miliar. Sementara Belanja Non Operasional dialokasikan sebesar Rp 3,31 triliun (53%).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, kata dia, KKP mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 6,14 triliun yang yang diperuntukkan untuk implementasi program Ekonomi Biru.

"Termasuk bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, penguatan pengawasan dan pencegahan IUU Fishing, serta pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan pekerjaan," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Selain itu, dia juga menjelaskan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025, yang diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Pangan Akuatik. Khususnya dalam memperkuat Swasembada Pangan melalui Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

"Usulan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik Tahun 2025 mengacu pada usulan daerah yang disampaikan melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS adalah sebesar Rp 1,3 triliun, terdiri atas Usulan Provinsi sebesar Rp 785 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 524,9 miliar," jelasnya.

Berdasarkan Teknokratik Multilateral Meeting, lanjut Trenggono, menu DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik TA 2025 meliputi pembangunan/rehabilitasi Pelabuhan Perikanan/UPTD provinsi, Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan/UPTD Provinsi dan Kabupaten-Kota, rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan dan Konservasi di Provinsi, pengadaan sarpras garam rakyat di Provinsi; pengadaan sarpras pemberdayaan usaha nelayan skala kecil di kabupaten/kota, pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil di kabupaten/kota, dan rehabilitasi sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR- RI Sudin menyampaikan pihaknya mendukung program KKP 2025, khususnya untuk ketahanan pangan nasional dan pangan bergizi nasional. Hal ini sebagaimana program yang akan dijalankan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kami akan menggelar FGD untuk membahas secara detail usulan anggaran tambahan KKP 2025," ungkapnya.

Seperti diketahui, Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 Sasaran Pembangunan dan 5 Agenda Pembangunan.

Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampai plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.