Gerindra Bingung Tambahan Anggaran Alutsista Rp 61 T Dituding untuk Kampanye Prabowo-Gibran

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa pinjaman luar negeri sebesar Rp 61,7 triliun untuk tambahan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) bakal digunakan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye.

Dasco meminta agar anggapan-anggapan seperti itu tidak muncul lagi ke depannya.

"Saya juga bingung kalau dikait-kaitkan bahwa keperluannya untuk (kampanye) beberapa bulan ke depan ini yang tinggal tiga bulan. Nah, itu untuk dipahami bahwa jangan sampai ada anggapan-anggapan seperti itu," ujar Dasco saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Ya iya, kampanyenya sudah (sisa) tiga bulan ini, sementara itu (pinjaman luar negeri) kan nanti buat tahun depan, tahun depannya lagi," sambung Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Dasco menjelaskan, jika melihat lebih terperinci, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran yang didapat oleh kementerian yang Prabowo pimpin tersebut.

Dasco bahkan membocorkan ada kementerian yang meminta penambahan anggaran, tetapi tidak dikabulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Sebenarnya kalau dilihat, tidak ada penambahan. Karena usul yang disampaikan itu kemudian ada pembatasan dari Bu Menkeu mengenai anggaran alutsista. Untuk diketahui bahwa seperti saya dapat informasi, bahwa usulan-usulan penambahan anggaran itu tidak cuma Kemenhan, yang lain-lain juga ada yang memang kemudian belum dapat disetujui oleh Kemenkeu dengan alasan ketidakadaan anggaran," tutur Dasco.

Lalu, Dasco menyebut pinjaman luar negeri Rp 61,7 triliun itu digunakan untuk belanja alutsista ke depannya.

Dia mengatakan, jika berkaitan dengan program strategis jangka panjang pertahanan maka itu ada banyak tahapannya.

Maka dari itu, kata Dasco, uang Rp 61,7 triliun yang akan dibelanjakan untuk alutsista itu bisa dipakai oleh pertahanan Indonesia di masa depan.

"Kan dalam program strategis jangka panjang pertahanan, itu kan ada tahapan-tahapan pembelian alutsista untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada alutsista di Indonesia. Dan itu harus direalisasikan, ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan ini yang dilakukan," jelasnya.

"Jadi siapa pun presiden-nya, siapa pun menhan-nya, itu kemudian sistem pertahanan kita sudah jalan. Dan itu bukan buat pada saat ini, itu juga untuk sampai beberapa tahun ke depan," imbuh Dasco.

Dikutip dari Harian Kompas, peneliti senior Imparsial, Al Araf, mempertanyakan kenaikan alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri yang tiba-tiba dan akan direalisasikan dalam waktu singkat di pengujung masa kerja Kabinet Indonesia Maju.

"Satu tahun tidak akan memadai untuk memproses belanja alutsista baru. Kalaupun mungkin, hanya untuk membayar alutsista yang sudah dibeli sebelumnya. Apalagi, Menteri Pertahanan sudah sibuk dengan kampanye," katanya.

Araf mengingatkan, kenaikan anggaran jelang pemilu berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat.