Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Demokrat DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mengawal program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, mengungkapkan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran setiap program. Fokus utama pengawasan akan meliputi:

• Pengelolaan sampah
• Penyediaan hunian layak bagi masyarakat
• Pembangunan tanggul laut
• Peningkatan sanitasi
• Peningkatan infrastruktur untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pernyataan ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada hari Rabu lalu.

Ali Muhammad Johan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap setiap proyek pembangunan yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi.

"Kami meyakini bahwa dengan pengawasan yang tepat dan implementasi kebijakan yang efektif, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman ditinggali, lebih hijau, dan lebih cerdas," ujar Ali Muhammad Johan.

Sebelumnya, AHY juga menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota Jakarta pada hari Rabu (23/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, AHY bertemu dengan Pramono Anung dan membahas berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Jakarta.

Salah satu isu yang menjadi perhatian AHY adalah penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir Jakarta yang mencapai hingga 10 sentimeter per tahun. AHY menekankan perlunya tindakan antisipatif, seperti pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, untuk mengatasi masalah ini.

"Ide pembangunan tanggul laut ini sebenarnya sudah lama, tetapi urgensinya semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini juga menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo dan Menteri Bappenas," kata AHY.

Selain itu, AHY juga menyoroti permasalahan sampah di Jakarta yang mencapai angka 7.000 ton per hari. AHY mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk lebih serius dalam menangani masalah ini, mengingat besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki.

"Kami di Kemenko Infrastruktur siap memberikan dukungan yang diperlukan. Kami berharap dari APBD sebesar Rp 91 triliun, ada alokasi yang cukup untuk penanganan sampah," kata AHY.

Lebih lanjut, AHY menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dalam memajukan Jakarta.

"Saya optimis bahwa Jakarta akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Pramono dan Bapak Rano," pungkas AHY.