Serangan Rudal Rusia Hantam Kyiv Usai Penolakan Ukraina Terhadap Usulan AS Mengenai Crimea
Ibu kota Ukraina, Kyiv, kembali menjadi sasaran serangan rudal pada Kamis (24/4/2025) dini hari, menandai eskalasi konflik di tengah tekanan diplomatik yang meningkat.
Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengkritik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, atas penolakannya terhadap gagasan menyerahkan wilayah Crimea kepada Rusia. Dampak dari serangan itu sangat terasa, dengan laporan mengenai jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Kyiv dan wilayah timur Kharkiv.
Menurut laporan Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, serangan rudal tersebut mengakibatkan dua orang tewas dan 54 lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 38 orang, termasuk enam anak-anak, membutuhkan perawatan medis segera dan dilarikan ke rumah sakit, sementara sisanya menerima perawatan di lokasi kejadian.
Di Kharkiv, Wali Kota Igor Terekhov melaporkan bahwa tujuh rudal menghantam kota tersebut, dan memperingatkan warga tentang potensi serangan drone yang sedang berlangsung. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Telegram miliknya, mendesak warga untuk tetap waspada.
Serangan-serangan ini terjadi di tengah meningkatnya upaya diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membujuk Ukraina agar mempertimbangkan kesepakatan damai yang secara implisit akan mengakui kendali Rusia atas wilayah-wilayah yang diduduki, termasuk Crimea.
Kritik Presiden Trump terhadap Presiden Zelensky semakin memperburuk ketegangan diplomatik yang sudah ada. Trump menggambarkan Zelensky sebagai "terlalu keras kepala" dan menyatakan bahwa penolakan Ukraina untuk berkompromi hanya akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Trump dilaporkan mengatakan kepada wartawan bahwa dia percaya kesepakatan dengan Rusia sudah tercapai, dan sekarang terserah pada Zelensky untuk menyetujuinya. Dia juga berpendapat bahwa mempertahankan Crimea hanya akan mengakibatkan lebih banyak pertumpahan darah yang tidak perlu.
Selain itu, Wakil Presiden AS JD Vance telah menguraikan visi pemerintah AS untuk perdamaian, mengusulkan agar Ukraina menerima pembekuan garis teritorial saat ini. Langkah ini secara efektif akan memungkinkan Rusia untuk mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah yang saat ini didudukinya, termasuk Crimea, yang dianeksasi pada tahun 2014.
Namun, Presiden Zelensky dengan tegas menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan melanggar konstitusi Ukraina dan prinsip-prinsip kedaulatan negara.
Sebagai tanggapan terhadap tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat, Zelensky mengunggah ulang Deklarasi Crimea, sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018 di bawah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Deklarasi tersebut menegaskan penolakan Amerika Serikat terhadap aneksasi Crimea oleh Rusia dan komitmennya untuk mendukung integritas teritorial Ukraina.
Tekanan dari Amerika Serikat terhadap Ukraina telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Vance telah memperingatkan bahwa jika Moskow dan Kyiv gagal mencapai kesepakatan damai dalam waktu dekat, Amerika Serikat dapat menarik diri dari proses mediasi.
Pernyataan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Eropa, yang saat ini terlibat dalam pembicaraan diplomatik di London dengan pejabat Ukraina. Utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, dijadwalkan untuk mengunjungi Moskow dalam waktu dekat di tengah meningkatnya ketegangan. Selain itu, Trump mengisyaratkan kemungkinan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah kunjungannya yang direncanakan ke Timur Tengah pada bulan Mei.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Zelensky kembali menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa prasyarat, dengan tujuan untuk menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung dan mengurangi penderitaan warga sipil.