Konflik Bersenjata di Myanmar Persulit Upaya Pembebasan WNI Korban Sindikat Online Scamming

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengungkapkan tantangan berat dalam upaya penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sindikat online scamming di Myanmar. Situasi konflik bersenjata yang berkecamuk di negara tersebut menjadi faktor utama yang mempersulit proses evakuasi.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa keberadaan kelompok bersenjata yang tidak terafiliasi dengan otoritas resmi Myanmar membuat koordinasi dan akses untuk menyelamatkan para WNI menjadi sangat kompleks. Hal ini berbeda dengan situasi di Kamboja, yang juga menjadi lokasi maraknya praktik online scamming, namun masih memiliki otoritas yang jelas sehingga memudahkan proses penyelamatan.

"Kasus di Myanmar ini sangat memusingkan karena kita berhadapan dengan wilayah konflik bersenjata yang tidak dikuasai oleh otoritas resmi," ujar Judha dalam sebuah seminar nasional di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Kemlu RI juga mengidentifikasi berbagai jalur yang digunakan WNI untuk berangkat ke negara-negara tersebut, termasuk melalui bandara di Jakarta, Kuala Namu, dan Surabaya, dengan transit di Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok. Negara tujuan kerja paksa ini meliputi Myanmar, Kamboja, Laos, dan beberapa negara lainnya, dengan Kamboja dan Myanmar menjadi lokasi dengan jumlah kasus terbanyak.

Peningkatan kasus online scamming yang melibatkan WNI di luar negeri mengalami lonjakan signifikan dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2020 hanya tercatat 15 kasus, kini jumlahnya melonjak drastis menjadi 7.027 kasus per April 2025. Dari jumlah tersebut, 4.300 kasus terjadi di Kamboja.

Menurut Judha, praktik penipuan daring ini tidak hanya terbatas di Kamboja, tetapi juga telah menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, beberapa negara di luar kawasan ASEAN seperti Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab juga mulai muncul sebagai tujuan.

Berikut adalah ringkasan informasi penting terkait kasus ini:

• Lokasi dengan tingkat kesulitan tinggi: Myanmar, karena konflik bersenjata dan tidak adanya otoritas resmi.
• Jalur keberangkatan WNI: Jakarta, Kuala Namu, Surabaya (transit Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok).
• Negara tujuan kerja paksa: Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, Vietnam, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab.
• Lonjakan kasus: Dari 15 kasus (2020) menjadi 7.027 kasus (April 2025).

Kemlu RI terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam menangani kasus-kasus online scamming ini, terutama di negara-negara dengan situasi yang kompleks seperti Myanmar.