Ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah diperkirakan akan memadati Lapangan Monas, Jakarta, pada tanggal 1 Mei 2025, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Isu penghapusan sistem outsourcing atau alih daya menjadi salah satu agenda utama yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa sekitar 200.000 buruh akan datang dari berbagai wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Karawang, Cilegon, dan Serang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain di Jakarta, peringatan May Day juga akan dilakukan di 30 provinsi lain di seluruh Indonesia, dengan estimasi jumlah pekerja yang terlibat mencapai lebih dari 1,2 juta orang.

Fokus utama dari aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk menghapuskan sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja. Selain isu outsourcing, para buruh juga akan menyuarakan beberapa tuntutan lain yang meliputi:

• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk melindungi pekerja dari pemecatan sepihak.
• Penetapan upah yang layak untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarga.
• Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
• Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
• Pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mengembalikan kerugian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keprihatinan mendalam para pekerja terhadap kondisi kerja dan perlindungan hukum yang ada saat ini. Mereka berharap, melalui aksi May Day ini, pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap isu-isu tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia.