Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan penundaan pelaksanaan Muktamar untuk pemilihan ketua umum. Awalnya dijadwalkan pada April 2025, kini perhelatan akbar tersebut diperkirakan akan berlangsung antara Agustus hingga September 2025.

Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menjelaskan alasan penundaan ini. Menurutnya, jadwal awal pelaksanaan Muktamar bertepatan dengan keberangkatan jemaah haji. Banyak kader PPP yang dijadwalkan berangkat haji pada kloter pertama di awal Mei 2025. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan forum Muktamar tidak kuorum.

"Karena akhir April itu sudah ada kloter pertama berangkat haji di Mei tanggal 2. Masalahnya itu kader-kader kami banyak yang berangkat haji, banyak juga yang berangkat haji," ucap Mardiono di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Meskipun terjadi penundaan, Mardiono menegaskan bahwa masa jabatan kepengurusan PPP saat ini masih berlaku hingga Desember 2025. Penyelenggaraan Muktamar tetap ditargetkan untuk dilaksanakan sebelum akhir tahun ini.

Saat ditanya mengenai potensi kandidat yang akan bersaing dalam Muktamar, Mardiono tidak memberikan jawaban yang spesifik. Ia menyatakan bahwa PPP terbuka bagi tokoh-tokoh baik dari internal maupun eksternal partai untuk berpartisipasi.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy), mengungkapkan bahwa para ketua majelis telah menyampaikan permintaan agar Muktamar dipercepat. Mereka mengusulkan agar Muktamar dapat dilaksanakan pada Januari atau Februari 2025. Namun, surat permohonan yang dikirimkan ke DPP PPP hingga saat ini belum mendapatkan respons.

Rommy menambahkan, "Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan.”

Berikut poin-poin penting terkait penundaan Muktamar PPP:

• Penundaan Jadwal: Muktamar diundur dari April menjadi Agustus-September 2025.
• Alasan Penundaan: Bentrok dengan jadwal keberangkatan haji kader PPP.
• Target Pelaksanaan: Muktamar tetap ditargetkan sebelum Desember 2025.
• Keterbukaan Kandidat: PPP terbuka bagi tokoh internal dan eksternal untuk menjadi peserta Muktamar.
• Desakan Percepatan: Ketua Majelis Pertimbangan PPP sebelumnya mendesak agar Muktamar dipercepat ke Januari-Februari 2025.