Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan penundaan pelaksanaan Muktamar yang semula dijadwalkan pada April 2025. Keputusan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, dengan pertimbangan utama adalah banyaknya kader partai yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut.

Menurut Mardiono, pelaksanaan Muktamar pada akhir April 2025 berpotensi mengurangi kuorum peserta, mengingat kloter pertama keberangkatan haji dimulai pada awal Mei. "Masalahnya itu kader-kader kami banyak yang berangkat haji," ujarnya di Jakarta, menekankan pentingnya mengakomodasi kepentingan ibadah para kader.

Meski demikian, Mardiono memastikan bahwa Muktamar akan tetap dilaksanakan sebelum masa jabatan kepengurusan saat ini berakhir pada Desember 2025. Opsi waktu pelaksanaan yang tengah dipertimbangkan adalah antara bulan Agustus atau September.

Keputusan penundaan ini sedikit berbeda dengan aspirasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy). Rommy mengungkapkan bahwa para ketua majelis telah mengusulkan percepatan Muktamar, idealnya pada Januari atau Februari 2025. Usulan ini, yang disampaikan melalui surat resmi kepada DPP PPP pada Oktober 2024, belum mendapatkan respons hingga saat ini.

Rommy menyayangkan penundaan yang terus berlarut-larut, mengklaim bahwa para pimpinan majelis telah berupaya menyuarakan percepatan Muktamar sejak beberapa bulan lalu. Namun, Plt Ketua Umum disebut terus memberikan alasan untuk menunda pelaksanaan.

Berikut adalah poin-poin penting yang melatarbelakangi penundaan Muktamar PPP:

• Pertimbangan Ibadah Haji: Banyak kader PPP yang dijadwalkan berangkat haji pada musim haji 2025.
• Potensi Kuorum Tidak Terpenuhi: Pelaksanaan Muktamar pada April 2025 dikhawatirkan mengganggu kehadiran kader karena berdekatan dengan jadwal keberangkatan haji.
• Masa Jabatan Pengurus: Muktamar harus dilaksanakan sebelum masa jabatan pengurus PPP saat ini berakhir pada Desember 2025.
• Aspirasi Percepatan: Ketua Majelis Pertimbangan PPP sebelumnya mengusulkan Muktamar dipercepat menjadi Januari atau Februari 2025.
• Surat yang Belum Terjawab: Surat usulan percepatan Muktamar dari pimpinan majelis kepada DPP PPP belum mendapatkan tanggapan.

Dengan adanya penundaan ini, PPP akan menjadwalkan ulang pelaksanaan Muktamar pada Agustus atau September 2025 dan akan melakukan persiapan sebaik mungkin.