Diduga Penggunaan Wadah Plastik Picu Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis di Cianjur
Gelombang kekhawatiran kembali menyelimuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah puluhan siswa di Cianjur mengalami gejala keracunan. Temuan terbaru mengindikasikan penggunaan wadah makanan berbahan plastik sebagai salah satu faktor pemicu masalah kesehatan tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa sebagian food tray yang digunakan dalam program MBG di Cianjur masih terbuat dari plastik. Hal ini terungkap setelah investigasi yang dilakukan menyusul laporan keracunan massal yang menimpa 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Para siswa tersebut mengeluhkan mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," tegas Dadan saat ditemui di Jakarta. Dadan menduga kuat bahwa penggunaan wadah plastik inilah yang menjadi penyebab utama keracunan massal tersebut. Ia meminta agar seluruh food tray plastik segera diganti dengan alternatif yang lebih aman.
Selain masalah wadah makanan, Dadan juga menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan makanan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur. Ia menekankan pentingnya pemisahan alur proses masuk dan keluar barang untuk mencegah kontaminasi silang.
"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.
Sayangnya, investigasi penyebab pasti keracunan di Cianjur terhambat karena sisa makanan yang diduga menjadi sumber masalah telah dibersihkan oleh pihak sekolah. Hal ini menyulitkan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium.
"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.
Sebagai langkah antisipasi, BGN telah menambahkan satu poin penting dalam SOP, yaitu kewajiban membersihkan sisa makanan di SPPG, bukan di sekolah. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah identifikasi penyebab keracunan di masa mendatang.
"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.
Kasus keracunan di Cianjur menambah daftar panjang permasalahan yang menyelimuti program MBG. Sebelumnya, beberapa kasus serupa juga dilaporkan di berbagai daerah, memicu kekhawatiran akan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Anggota Komisi IX DPR RI telah menyuarakan keprihatinan mereka dan mendesak BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.
"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.
Masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan program MBG dapat berjalan dengan aman dan efektif, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia. Investigasi menyeluruh dan perbaikan SOP menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus keracunan di masa depan.