markdown Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, terus mengupayakan penyelesaian terkait tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif terlibat dalam diskusi teknis mendalam dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk merespons potensi dampak kebijakan tarif yang mungkin mempengaruhi neraca perdagangan kedua negara.

Kerja sama antara Indonesia dan USTR telah mencapai kesepakatan untuk membahas isu tarif secara intensif. Kedua belah pihak berkomitmen untuk merumuskan kerangka kerja sama yang terstruktur dalam jangka waktu 60 hari. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari eskalasi ketegangan dagang.

Selain menjalin komunikasi dengan USTR, pemerintah Indonesia juga aktif berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di AS, termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam The United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce). Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan saran terkait posisi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah AS. Kontribusi mereka sangat berharga dalam merumuskan strategi negosiasi yang efektif dan berimbang.

Dalam sebuah konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diadakan secara daring pada hari Kamis, 24 April 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada hari Jumat, 25 April. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang untuk dialog yang lebih konstruktif dan menghasilkan kemajuan signifikan dalam negosiasi tarif.

Selain itu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga akan mengadakan pertemuan dengan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membahas dampak kebijakan tarif AS terhadap perekonomian regional. Pertemuan ini akan menjadi platform penting untuk bertukar pandangan dan mengkoordinasikan respons terhadap potensi risiko yang timbul dari kebijakan perdagangan AS.

Sri Mulyani menekankan bahwa situasi di AS masih sangat dinamis, dengan ketidakpastian yang tinggi terkait arah kebijakan dan interaksi retaliasi antara AS dan China. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia menerapkan pendekatan yang aktif dan konstruktif dalam negosiasi, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

Pemerintah Indonesia juga terus memantau perubahan kebijakan di AS dan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara lain yang terlibat dalam negosiasi atau retaliasi. Informasi ini sangat penting untuk merumuskan strategi negosiasi yang adaptif dan efektif.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah AS tidak berniat menciptakan krisis, melainkan berupaya untuk membentuk sistem perdagangan yang adil dan transparan. Fokus pembicaraan saat ini adalah reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi ini, karena didukung oleh ekonomi domestik yang solid, reformasi struktural, peningkatan produktivitas, dan ketahanan pangan dari sektor pertanian.

Faktor-faktor ini membantu menjaga resiliensi perekonomian Indonesia dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi ini adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi semua pihak yang terlibat.