Pemerintah Provinsi Jakarta menaruh harapan besar pada penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) sebagai sumber pendanaan berkelanjutan untuk subsidi transportasi umum. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa seluruh pendapatan yang dihasilkan dari ERP akan dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, tidak hanya di dalam kota Jakarta, tetapi juga menjangkau wilayah penyangga.

"Implementasi ERP di Jakarta bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mensubsidi berbagai moda transportasi umum, sehingga tarifnya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah sekitar Jakarta," ujar Pramono saat berdialog dengan warga di Pasaraya Blok M, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Gubernur Pramono menjelaskan, tujuan utama penerapan ERP adalah untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dengan mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan-jalan utama, diharapkan kemacetan dapat dikurangi secara signifikan.

ERP sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola kepadatan lalu lintas dengan mengenakan tarif elektronik kepada pengguna kendaraan bermotor yang melintasi ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk. Sistem ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk memilih alternatif transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini tengah memfinalisasi kajian mengenai pemberian subsidi kepada 15 golongan masyarakat yang akan dibebaskan dari biaya transportasi umum, termasuk pengguna Transjabodetabek. Sistem subsidi yang tepat sasaran dan berkelanjutan menjadi prioritas utama agar program ini dapat berjalan efektif.

"Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi umum yang terjangkau dan mudah diakses bagi semua warga. Subsidi merupakan kunci untuk mewujudkan hal ini, dan ERP akan menjadi salah satu sumber pendanaan utama," tambah Pramono.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta mencatat penurunan angka kemacetan di Jakarta pada tahun 2024. Hal ini diindikasikan karena semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan transportasi umum. Data dari TomTom Traffic Index menunjukkan bahwa tingkat kemacetan di Jakarta membaik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 53 persen di tahun 2023.

Berikut adalah daftar golongan masyarakat yang tengah dikaji untuk mendapatkan subsidi transportasi:

• Pelajar
• Mahasiswa
• Lansia
• Penyandang Disabilitas
• Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Veteran
• Pahlawan Nasional
• Pegawai Negeri Sipil Golongan Rendah
• Tenaga Honorer
• Buruh
• Wartawan
• Rohaniwan
• Atlet Berprestasi
• Seniman
• Petugas Kebersihan

Pemerintah Provinsi Jakarta berharap, dengan dukungan ERP dan sistem subsidi yang tepat, transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya akan menjadi lebih baik, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, dan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih layak huni.