Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan ini muncul seiring dengan harapan terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, serta merespons keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait maraknya aksi premanisme.

Salah satu anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah strategis ini. Ia menilai bahwa Satgas Antipremanisme merupakan jawaban konkret atas keresahan yang selama ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan premanisme, menurutnya, tidak hanya meresahkan warga, tetapi juga menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Habiburokhman, yang juga merupakan tokoh dari Partai Gerindra, menekankan bahwa pembentukan Satgas ini sejalan dengan visi besar Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat. Ia berharap Satgas dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas praktik-praktik premanisme yang merugikan masyarakat. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, termasuk kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto, untuk memberikan dukungan penuh kepada Satgas Antipremanisme agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Abdullah, sempat mempertanyakan perkembangan Satgas Antipremanisme. Pertanyaan ini muncul menyusul insiden pembakaran mobil polisi di Depok, yang diduga terkait dengan penangkapan seorang tokoh organisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari DPR RI terhadap kinerja Satgas dan efektivitasnya dalam mengatasi masalah premanisme.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pengamat politik Arif Nurul Imam mengingatkan pentingnya memberikan waktu kepada Satgas untuk bekerja. Ia menjelaskan bahwa pembentukan Satgas adalah langkah awal dan membutuhkan proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Mengingat luasnya wilayah Jawa Barat dan kompleksitas masalah premanisme, Arif Nurul Imam menilai bahwa dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memberantas praktik-praktik tersebut.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi Satgas Antipremanisme:

• Koordinasi yang kuat: Satgas perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas premanisme.
• Penegakan hukum yang tegas: Satgas harus bertindak tegas terhadap pelaku premanisme tanpa pandang bulu, sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Pencegahan yang efektif: Selain penegakan hukum, Satgas juga perlu melakukan upaya pencegahan premanisme melalui pendekatan sosial dan ekonomi, seperti memberikan pelatihan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan.
• Evaluasi yang berkelanjutan: Satgas perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan efektivitasnya, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan koordinasi yang baik, penegakan hukum yang tegas, pencegahan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Satgas Antipremanisme dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan Jawa Barat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.