Persalinan Darurat di Tengah Keterbatasan Infrastruktur: Kisah Hasni dari Maros

Kisah mengharukan datang dari pelosok Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana seorang ibu hamil bernama Hasni harus berjuang melahirkan di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Warga Dusun Bonto-Bonto, Kecamatan Tompobulu ini terpaksa ditandu sejauh 25 kilometer akibat akses jalan yang rusak parah, memaksa proses persalinan dilakukan dalam kondisi darurat.

Senin malam (21/4/2025), Kepala Desa Bonto Somba, Suparman, menerima kabar bahwa Hasni akan segera melahirkan. Bersama dua bidan desa, Suparman bergegas menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Kondisi jalan yang tidak memungkinkan kendaraan melintas memaksa mereka untuk menandu Hasni menggunakan sarung yang diikatkan pada bambu, sebuah metode tradisional yang menjadi solusi terakhir di tengah keterbatasan akses.

Perjalanan panjang dan berat tersebut membawa Hasni pada momen krusial di tengah jalan. Tanda-tanda persalinan semakin kuat, memaksa tim evakuasi untuk mengambil keputusan cepat. Mereka berhenti di rumah kerabat Hasni, memanfaatkan teras rumah sebagai tempat persalinan darurat. Proses persalinan berlangsung selama kurang lebih satu jam, dipenuhi dengan ketegangan dan harapan.

Setelah bayi lahir dengan selamat, perjuangan belum usai. Hasni dan bayinya kembali ditandu sejauh empat kilometer menuju titik di mana mobil siaga desa dapat menjangkau mereka. Jalan yang rusak tetap menjadi penghalang, memaksa mobil siaga berhenti di titik yang masih bisa diakses. Perjalanan panjang dan melelahkan ini akhirnya mengantarkan Hasni dan bayinya ke Puskesmas Tompobulu pada pukul 11 malam.

Di puskesmas, tim medis segera memberikan perawatan lanjutan, termasuk memotong tali pusar bayi yang baru lahir. Suparman memastikan bahwa kondisi Hasni dan bayinya dalam keadaan sehat setelah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Kisah Hasni ini menjadi potret nyata perjuangan masyarakat di daerah terpencil dalam mengakses layanan kesehatan yang layak, serta pentingnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur yang memadai.