Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan bahwa penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan sukses, aman, dan lancar. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas evaluasi infrastruktur dan transportasi selama periode mudik dan balik Lebaran.

Menhub Dudy mengungkapkan bahwa pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025 mencapai 54,89 persen dari total populasi Indonesia, atau sekitar 154,62 juta jiwa. Kesuksesan ini, menurutnya, adalah hasil kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemangku kepentingan transportasi, dan operator transportasi.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Tinggi

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 mencapai angka 90,9 persen. Mayoritas responden menyatakan sangat puas atau puas dengan layanan yang diberikan. Angka ini diperkuat oleh survei lanjutan dari Badan Kebijakan Transportasi yang menunjukkan tingkat kepuasan umum sebesar 93,6 persen.

Kebijakan Pemerintah yang Berkontribusi

Menhub Dudy menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan masyarakat ini didorong oleh berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

• Penerapan work from anywhere (WFA) pada tanggal 24–27 Maret 2024 dan 8 April 2025
• Pembentukan posko angkutan Lebaran
• Manajemen permintaan transportasi
• Pemberian diskon tarif
• Pembatasan operasional angkutan barang
• Pengaturan rekayasa lalu lintas
• Penyelenggaraan program mudik gratis

Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa Keputusan Menteri, Kesepakatan lintas kementerian/lembaga, maupun Keputusan/Instruksi Dirjen. Selain itu, terdapat juga dua kebijakan kementerian/lembaga terkait yang mendukung pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar.

Evaluasi dan Rekomendasi

Meski demikian, Menhub Dudy juga menyampaikan sejumlah evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dan rekomendasi tersebut meliputi:

• Peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan antarmoda
• Penambahan fitur pada kebijakan diskon
• Penyamaan terminologi dan periode penyelenggaraan posko
• Penataan posko mudik di rest area
• Pendataan dan pengaturan program mudik gratis
• Standarisasi pelayanan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area
• Optimalisasi dan pemanfaatan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)
• Peningkatan sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi dan penyelenggaraan angkutan Lebaran.