Pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, sebuah ambisi besar yang mendorong pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin bertugas merancang rencana induk yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem melalui berbagai program terintegrasi.

Dalam wawancaranya, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa target tersebut realistis dengan intervensi program pemerintah yang terfokus dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. Ia menargetkan sekitar 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem dapat dientaskan dalam waktu 20 bulan. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan besar yang harus diatasi.

Akar Masalah Kemiskinan

Budiman menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi juga kekurangan aset dan akses. Menurutnya, tujuan BP Taskin adalah memastikan setiap warga negara memiliki uang, aset, dan akses yang memadai.

• Uang: Dana tunai yang bisa dibelanjakan.
• Aset: Kepemilikan dasar seperti rumah dan tanah.
• Akses: Sarana untuk mengembangkan aset, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan.

Ia mencontohkan, seseorang bisa saja memiliki tanah, tetapi tanpa akses ke ilmu pengetahuan, teknologi, pasar, dan jaringan sosial, aset tersebut tidak akan berkembang. Akibatnya, tanah tersebut lama-kelamaan akan habis karena tidak bisa dikembangkan.

Perbedaan Tugas BP Taskin dan Kementerian Sosial

BP Taskin memiliki tugas utama merancang rencana induk pengentasan kemiskinan untuk periode 2024-2029. Selain itu, BP Taskin bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan sinkronisasi program antar kementerian dan lembaga. BP Taskin juga dapat melakukan eksekusi program bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu fokus utama BP Taskin adalah mendorong graduasi, yaitu membantu masyarakat miskin ekstrem untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi wirausaha. BP Taskin juga bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis, dengan mendorong pembentukan dapur-dapur di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).

Tantangan dan Strategi

Budiman mengakui bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai karena beberapa tantangan struktural, antara lain:

• Perubahan lanskap lapangan kerja akibat disrupsi teknologi.
• Ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap gagal panen dan fluktuasi harga.
• Keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar di daerah 3T.
• Dampak eksternal seperti perubahan iklim dan bencana alam.
• Akurasi pensasaran penerima manfaat jaminan dan perlindungan sosial yang perlu ditingkatkan.
• Program pemberdayaan masyarakat yang perlu lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 504,7 triliun dalam APBN 2025 untuk program-program jaminan dan perlindungan sosial, termasuk PKH, BPNT, PIP, KIP Kuliah, PBI BPJS Kesehatan, BLT Desa, dan subsidi energi.

Mengurangi Ketergantungan pada Bansos

BP Taskin merekomendasikan agar bantuan sosial (bansos) hanya diberikan kepada kelompok rentan tertentu, seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan lansia. Fokus utama BP Taskin adalah menciptakan entrepreneurship dari orang miskin. Pendekatan BP Taskin adalah pendekatan identifikasi investasi dan kolaborasi, bukan pendekatan afirmasi, advokasi dan proteksi.

BP Taskin akan mendorong terbentuknya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk ekosistem pemberdayaan masyarakat miskin di 9 Sektor Industri.

Harapannya, Indonesia dapat memiliki sistem jaring pengaman sosial yang efektif, di mana bansos berfungsi sebagai trampolin, bukan sebagai pelampung permanen. Pemerintah sedang menyusun konsep pemberdayaan ekonomi kewirausahaan sosial berbasis teknologi di berbagai sektor, seperti perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.