Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan kecaman keras terhadap kasus pencabulan yang menimpa sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren di Lombok Barat. Ia mendesak agar pelaku, yang dikenal dengan julukan "Walid Lombok", dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Kegeraman ini diungkapkan Iqbal setelah bertemu langsung dengan para korban di Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada hari Rabu (23/4/2025). Pertemuan tertutup selama satu jam itu menyisakan kepedihan mendalam bagi sang gubernur.

"Saya sangat prihatin melihat rakyat saya menjadi korban. Rasanya ingin menangis," ujar Iqbal dengan nada penuh kekecewaan.

Kasus ini mencuat setelah para korban, yang merupakan alumni pondok pesantren tersebut, menonton film serial Malaysia berjudul "Bidaah (Walid)" yang sedang viral. Film tersebut diduga memicu ingatan traumatis terkait peristiwa pencabulan yang mereka alami.

Laporan terhadap petinggi yayasan pondok pesantren itu telah dilayangkan ke pihak kepolisian. Jumlah korban diperkirakan mencapai 20 orang, dengan sembilan di antaranya telah berani mengungkapkan pengalaman pahit mereka.

Gubernur Iqbal menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kajati NTB untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan dengan serius dan adil. Ia menekankan bahwa hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual sangat penting sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera.

"Jika hukumannya ringan, ini akan menjadi preseden buruk bagi upaya pencegahan pelecehan seksual di masa depan," tegasnya.

Iqbal juga memberikan klarifikasi bahwa tindakan pencabulan ini murni dilakukan oleh oknum tertentu dan tidak ada kaitannya dengan institusi pondok pesantren secara keseluruhan. Ia meminta masyarakat untuk tidak menggeneralisasi kasus ini sebagai masalah pondok pesantren.

"Pelaku predator seperti ini bisa ada di mana saja. Jangan sampai teman-teman menggeneralisir bahwa ini kasus ponpes, tapi ini kasus memang orang ini saja yang jahat," jelas Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya perlindungan bagi para korban. Ia mengimbau semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban agar mereka tidak menjadi korban untuk kedua kalinya.

"Mereka ini sepenuhnya korban, jadi kita jaga identitasnya, kita jaga privasinya mereka supaya mereka bisa melakukan integrasi sosial," tuturnya.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis dari tenaga profesional untuk membantu proses pemulihan trauma para korban.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Eny Chaerani, mengungkapkan bahwa ada empat korban yang ditemui oleh gubernur dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa para korban masih mengalami trauma mendalam, namun menunjukkan ketegaran dalam menghadapi situasi sulit ini.

Berikut adalah poin-poin penting terkait penanganan kasus ini:

• Koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penegakan hukum yang adil dan tegas.
• Pendampingan psikologis bagi para korban untuk membantu pemulihan trauma.
• Perlindungan identitas dan privasi korban untuk mencegah reviktimisasi.
• Hukuman berat bagi pelaku sebagai upaya pencegahan dan efek jera.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual.