Komisi X DPR RI baru-baru ini menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang dipimpin oleh Mendikti Saintek, Brian Yuliarto. Pertemuan ini memicu spekulasi dan pertanyaan di kalangan publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa rapat tersebut sengaja diadakan secara tertutup karena membahas sejumlah kebijakan strategis yang rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menurut Lalu Hadrian Irfani, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembahasan kebijakan dapat dilakukan secara mendalam dan komprehensif antara Komisi X DPR RI dan pihak Kemendikti Saintek. Selain itu, kerahasiaan ini juga bertujuan untuk menjaga kejutan dan dampak maksimal saat kebijakan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo. "Jika informasi ini bocor sebelum waktunya, tentu akan mengurangi antusiasme dan efek kejutnya," ujar Lalu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa rapat tertutup tersebut juga membahas berbagai isu krusial terkait anggaran pendidikan, termasuk:

• Tunjangan kinerja dosen
• Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
• Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

Pembahasan mendalam mengenai alokasi dan efektivitas anggaran ini dianggap penting untuk memastikan bahwa program-program pendidikan tinggi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. "Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia," tegas Lalu.

Lalu Hadrian Irfani menambahkan bahwa Komisi X DPR RI berencana untuk menggelar rapat lanjutan yang bersifat terbuka pada minggu berikutnya. Rapat terbuka ini akan menjadi forum bagi Komisi X DPR RI untuk menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi kepada publik, serta menerima masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait. "Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan tinggi," pungkas Lalu. Pertemuan tertutup sebelumnya juga pernah dilakukan Komisi X DPR RI dengan mantan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro pada 23 Januari 2025 dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada 22 April 2025.