Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengindikasikan bahwa mantan Presiden Soeharto memiliki peluang yang sama dengan tokoh lainnya untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025. Pernyataan ini muncul di tengah proses seleksi ketat terhadap sepuluh nama yang diusulkan, di mana Soeharto menjadi salah satu kandidat yang paling banyak diperbincangkan.

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa peluang Soeharto untuk mendapatkan gelar kehormatan tersebut meningkat signifikan setelah adanya pencabutan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pencabutan TAP MPR ini menghilangkan salah satu hambatan utama yang selama ini menjadi pertimbangan dalam pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

"Pak Harto sudah berulang-ulang diusulkan, namun selalu terkendala. Sekarang, salah satu kendala utama, yaitu TAP MPR, sudah dicabut," ujar Mensos usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

Meski demikian, Mensos menegaskan bahwa proses pengusulan masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai pihak, termasuk akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat. Kementerian Sosial akan melibatkan para ahli ini untuk mendiskusikan dan memfinalisasi daftar usulan yang berasal dari berbagai daerah. Setelah proses internal di Kementerian Sosial selesai, daftar tersebut akan diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum diajukan kepada Presiden.

Berikut adalah daftar lengkap nama-nama yang diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 beserta daerah pengusul:

• Soeharto (Jawa Tengah)
• K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
• Sansuri (Jawa Timur)
• Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
• Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
• K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
• Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
• Deman Tende (Sulawesi Barat)
• Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
• K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

Menteri Sosial juga menanggapi berbagai kritik dan saran yang muncul terkait usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan semua masukan dalam proses pengambilan keputusan.

"Tentu kami semua dengar. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti," tegasnya. Mensos menambahkan bahwa pemerintah akan tetap berpegang pada prosedur normatif yang berlaku dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional.