Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memasuki babak baru setelah sempat mengalami penundaan. Pemerintah melalui Otorita IKN memastikan kelanjutan proyek strategis nasional ini dengan membuka blokir anggaran senilai lebih dari Rp 10 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi utama IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan kabar gembira ini dalam konferensi pers virtual menjelang Kongres Diaspora Indonesia ke-8 (CID-8) yang akan diselenggarakan di IKN pada Agustus 2025. Basuki menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi garda terdepan dalam merealisasikan anggaran ini. Prioritas utama adalah penyelesaian proyek-proyek yang sempat tertunda, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, sistem pengelolaan air limbah, serta jalan-jalan utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Selain infrastruktur dasar, Kementerian PUPR juga akan membangun lima menara rumah susun (rusun) tambahan yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel Kementerian Pertahanan yang akan bertugas di IKN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas hunian yang layak dan representatif bagi para pekerja yang akan menjadi pionir dalam membangun dan mengembangkan IKN.

Otorita IKN sendiri juga telah mengantongi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahap pertama senilai Rp 3,4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk penataan kawasan Sepaku agar tidak terkesan kumuh. Selain itu, Otorita IKN juga berencana untuk membuka tender proyek pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, tetapi juga representasi dari sistem demokrasi yang kuat dan berkeadilan.

Basuki Hadimuljono mengungkapkan optimisme terkait kelanjutan pembangunan IKN. Ia meyakini bahwa dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, program yang jelas, dan pengawasan yang ketat, IKN akan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga membuka peluang bagi investasi swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Saat ini, telah ada komitmen investasi senilai Rp 132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Malaysia dan Tiongkok.

Berikut adalah rincian proyek yang akan dikerjakan:

• Kementerian PUPR:
  • Penyelesaian jalan tol
  • Pembangunan Istana Wakil Presiden
  • Pembangunan masjid
  • Pembangunan jaringan air limbah
  • Pembangunan jalan di KIPP
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman:
  • Pembangunan lima menara rusun untuk ASN dan personel Kemenhan
• Otorita IKN:
  • Penataan kawasan Sepaku
  • Pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif

Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan. Sebuah kota yang tidak hanya modern dan berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.