Aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi III DPR, Abdullah, dengan tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh tunduk pada praktik premanisme yang menghambat investasi di Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Abdullah menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas tertentu. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku premanisme.

"Negara tidak boleh kalah dengan preman. Indonesia adalah negara hukum. Premanisme harus diberantas," tegas Abdullah dalam keterangan tertulisnya.

Abdullah menilai bahwa aksi premanisme semakin berani dan marak, bahkan sampai melakukan pemerasan dan intimidasi. Mereka bertindak seolah-olah berada di atas hukum dan dapat dengan seenaknya meminta uang kepada pedagang hingga pengusaha.

"Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Mereka bebas melakukan apa saja. Ini jelas tidak boleh dibiarkan," ujar Abdullah.

Menanggapi situasi ini, Abdullah mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremansime yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Satgas ini diharapkan dapat menindak tegas para pelaku premanisme di berbagai daerah yang mengganggu iklim investasi. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap para preman yang meresahkan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga mengungkapkan keprihatinannya terkait tindakan premanisme yang menghambat pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang. Ia mendorong pemerintah untuk bertindak tegas dalam menindak para pelaku premanisme, termasuk yang terlibat dalam gangguan pembangunan pabrik BYD.

Eddy Soeparno juga menambahkan bahwa jaminan keamanan merupakan faktor mendasar bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan nyata dan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas tertentu.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan dalam berita ini:

• Negara tidak boleh kalah dengan premanisme.
• Premanisme menghambat investasi.
• Pemerintah harus membentuk Satgas Antipremansime.
• Jaminan keamanan penting bagi investor.
• Tindakan tegas terhadap pelaku premanisme.