Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap keluarga pelaku pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Ia menyatakan kesediaan untuk menanggung biaya kebutuhan makan anak-anak dari para pelaku yang kini berurusan dengan hukum.

Komitmen ini diungkapkan setelah Dedi Mulyadi melakukan kunjungan langsung ke Kampung Baru dan berdialog dengan keluarga para pelaku. Dedi Mulyadi memahami bahwa anak-anak tidak bersalah dan tidak seharusnya ikut menanggung akibat dari perbuatan orang tua mereka. Bantuan yang diberikan merupakan wujud rasa empati dan tanggung jawab sosial.

"Urusan hukum adalah kewenangan pihak kepolisian. Namun, kebutuhan makan anak-anak adalah tanggung jawab kemanusiaan. Saya akan membantu memenuhi kebutuhan makan anak-anak tersebut," ujar Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang rentan mengalami kesulitan ekonomi akibat situasi yang menimpa keluarga mereka. Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memberikan bantuan makanan selama minimal satu bulan ke depan.

Selain memberikan bantuan kemanusiaan, kunjungan Dedi Mulyadi ke Kampung Baru juga mengungkap permasalahan sosial lain yang dihadapi warga. Mayoritas warga telah tinggal di kawasan tersebut selama bertahun-tahun, namun belum memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Banyak warga yang masih menggunakan KTP Jakarta atau Bekasi, bahkan ada yang tidak memiliki KTP sama sekali. Hal ini tentu menjadi kendala dalam mengakses berbagai layanan publik dan hak-hak sebagai warga negara.

"Permasalahannya adalah warga telah tinggal puluhan tahun di sini, tetapi KTP mereka masih Jakarta atau Bekasi. Bahkan, ada kemungkinan beberapa warga tidak memiliki KTP sama sekali. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," kata Dedi Mulyadi saat diwawancarai di Polres Depok.

Sebagai tindak lanjut, Dedi Mulyadi berencana untuk memediasi antara Pemerintah Kota Depok, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan instansi terkait untuk mencari solusi konkret. Dedi Mulyadi menekankan bahwa setiap warga negara berhak memiliki identitas kependudukan yang sah dan diakui oleh negara.

Selain masalah identitas kependudukan, Dedi Mulyadi juga menyoroti masalah status hukum tanah tempat warga bermukim. Dedi Mulyadi mencatat adanya ketimpangan antara warga yang memiliki sertifikat tanah dan mereka yang tidak memiliki legalitas atas tanah yang mereka tempati.

"Ada warga yang memiliki rumah bersertifikat, namun ada juga yang tidak memiliki sertifikat. Konflik pertanahan akan menjadi masalah yang menonjol di perkotaan dan perlu penanganan yang komprehensif," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dan lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Kampung Baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membiarkan masalah ini terus berlanjut tanpa kejelasan hukum dan status sosial.

Berikut adalah poin-poin masalah yang terjadi di Kampung Baru:

• Kebutuhan makan anak-anak pelaku pembakaran.
• Masalah identitas kependudukan warga.
• Status hukum tanah tempat tinggal warga.