DPR Intensifkan Pembahasan Regulasi Perlindungan Ojek Online

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) terkait perlindungan kerja. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menginisiasi kelanjutan pembahasan regulasi yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan sosial bagi para mitra aplikator.

Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Koalisi Ojol Nasional (KON) akan menjadi rekomendasi bagi komisi-komisi terkait di DPR untuk mempercepat proses legislasi. Regulasi ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, termasuk pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi.

Sinkronisasi Antar Kementerian

Netty menambahkan, rumusan peraturan yang baru akan diselaraskan dengan perspektif dari berbagai kementerian terkait, meliputi:

• Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
• Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
• Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Hal ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan komprehensif dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada.

Focus Group Discussion (FGD)

Sebagai bagian dari upaya penyusunan regulasi yang inklusif, BAM DPR RI berencana untuk mengadakan focus group discussion (FGD) dengan berbagai asosiasi ojol lainnya pada tanggal 12 Mei. FGD ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pengemudi ojol.

Netty menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan regulasi ini. Ia tidak ingin regulasi tersebut terburu-buru disahkan namun memiliki celah hukum atau tidak berdampak signifikan bagi perlindungan pengemudi ojol. Oleh karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait akan terus dilakukan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan berkelanjutan.

Poin-Poin Krusial dalam Regulasi

Regulasi perlindungan ojol yang sedang digodok ini diharapkan dapat mencakup beberapa poin krusial, antara lain:

• Definisi tenaga kerja luar hubungan kerja berbasis aplikasi
• Hak dan kewajiban perjanjian di luar hubungan kerja
• Pengaturan waktu kerja dan istirahat
• Jaminan sosial
• Keselamatan dan kesehatan kerja
• Kesejahteraan
• Penyelesaian perselisihan antara aplikator dan mitra

Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan para pengemudi ojol dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman, serta mendapatkan perlindungan yang layak sebagai mitra aplikator.