Aspirasi Pengemudi Ojek Online Menggema di Gedung DPR

Jakarta – Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) menyampaikan aspirasi mereka terkait status dan perlindungan hukum kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi wadah bagi para pengemudi ojol untuk menyuarakan keresahan mereka mengenai kejelasan status kemitraan dengan aplikator. Mereka merasa rentan terhadap eksploitasi karena ketiadaan regulasi yang melindungi hak-hak mereka sebagai mitra kerja.

Andi Gustianto, Ketua Dewan Presidium Pusat KON, mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya pengakuan resmi dari pemerintah terhadap status ojol. Ia menyoroti potensi eksploitasi yang dilakukan oleh aplikator akibat ketidakjelasan status tersebut. Menurutnya, praktik eksploitasi tersebut dapat berbentuk tekanan fisik maupun psikologis yang timbul dari berbagai kebijakan dan promo yang diterapkan oleh aplikator.

"Kami merasa dieksploitasi secara fisik dan psikologis," ujar Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa promo-promo yang dijalankan aplikator seringkali merugikan pengemudi ojol. Meskipun ia mengakui bahwa tindakan aplikator tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip bisnis, ia menekankan bahwa nasib para pengemudi ojol menjadi tidak terlindungi karena ketiadaan status hukum yang jelas dan regulasi yang spesifik.

Tuntutan Regulasi yang Berpihak pada Pengemudi

Para pengemudi ojol menyadari bahwa kehadiran aplikator telah membuka lapangan kerja yang signifikan. Namun, mereka berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengambil peran aktif dalam menciptakan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Solusi tersebut diharapkan dapat menjembatani kepentingan bisnis aplikator dan kesejahteraan para pengemudi ojol.

"Kami meminta DPR untuk bersama-sama memikirkan bagaimana menciptakan keseimbangan. Bisnis ini sebenarnya bisa berjalan, namun harus ada keadilan bagi kawan-kawan ojol," imbuh Andi. Tuntutan utama dari para pengemudi ojol adalah adanya regulasi yang jelas dan berpihak kepada mereka. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, mengatur sistem kemitraan yang adil, serta menjamin kesejahteraan para pengemudi ojol.

Kehadiran perwakilan ojol di DPR menjadi momentum penting untuk menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Diharapkan, aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para legislator dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada para pengemudi ojol. Masa depan ojek online di Indonesia kini berada di tangan para pembuat kebijakan, yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.