markdown Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti serangkaian insiden yang mewarnai program tersebut, mulai dari kasus keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat, dan Batang, Jawa Tengah, hingga dugaan penyelewengan dana di Kalibata, Jakarta. Menanggapi hal ini, Netty mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG, dari hulu hingga hilir.

"Proses pengelolaan dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," tegas Netty dalam keterangan tertulisnya.

Investigasi Kasus Keracunan Massal

Netty secara khusus meminta BGN untuk menginvestigasi secara mendalam kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Cianjur dan Batang. Investigasi ini, menurutnya, harus mencakup seluruh aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga sistem distribusi. Ia menekankan bahwa kualitas makanan yang dikonsumsi siswa harus menjadi prioritas utama agar tujuan program MBG dapat tercapai.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," imbuhnya.

Tata Kelola Anggaran dan Administrasi yang Transparan

Selain masalah kualitas makanan, Netty juga menyoroti tata kelola anggaran dan administrasi program MBG. Ia mengingatkan bahwa kasus dugaan penggelapan dana di Kalibata dapat dicegah jika sistem pengelolaan keuangan yang baik diterapkan sejak awal. Keterlambatan pembayaran, menurutnya, dapat berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Oleh karena itu, ia mendorong BGN untuk membangun sistem koordinasi dan monitoring yang efektif antar lembaga pelaksana.

Evaluasi Menyeluruh dan Transparansi

Lebih lanjut, Netty meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk mekanisme pengawasan lapangan, penyediaan makanan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana. Ia menekankan bahwa program MBG harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi unggul di masa depan. Oleh karena itu, program ini membutuhkan dedikasi, kesungguhan, dan dukungan tulus dari semua pihak.

"MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata Netty.

Status KLB di Cianjur

Menyusul kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Langkah ini diambil untuk memudahkan proses pendataan, pemantauan, dan penanganan medis yang lebih sistematis di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. BGN sendiri tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel menu MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan.