Polemik Keanggotaan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink: DPR Desak Transparansi dan Kompetensi

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyoroti komposisi Operation Management Office (OMO) Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Kehadiran sekitar 25% kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim tersebut telah memicu kekhawatiran terkait transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan program vital ini. Daniel Johan menekankan pentingnya memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan dengan transparan dan didasarkan pada kompetensi, bukan pada afiliasi politik. Hal ini terutama krusial mengingat pemerintah tengah berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran. Penggunaan dana publik yang besar untuk program FOLU Net Sink, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan sorotan tajam dari publik dan memicu persepsi adanya konflik kepentingan.

"Transparansi dan kompetensi adalah hal yang utama dalam perekrutan. Di tengah upaya pemerintah untuk efisiensi anggaran, informasi mengenai pengangkatan pejabat dengan gaji tinggi tentu akan menjadi sorotan publik. Kita harus menghindari adanya persepsi konflik kepentingan," tegas Daniel Johan dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025). Ia menambahkan bahwa setiap individu yang ditunjuk untuk menduduki jabatan strategis dalam program FOLU Net Sink harus memiliki keahlian dan latar belakang yang relevan dengan bidang kehutanan. Kekhawatiran utama adalah potensi program ini menjadi sekadar 'proyek basah' yang tidak efektif dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Lebih lanjut, Daniel Johan menekankan bahwa program FOLU Net Sink merupakan ujian besar bagi Indonesia dalam mencapai target netral karbon pada tahun 2030. Keberhasilan program ini sangat penting untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap iklim global. Pengelolaan yang asal-asalan akan mengakibatkan target tersebut hanya menjadi ilusi belaka. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini harus dijamin, dan publik perlu terus mendesak hal tersebut. Krisis iklim adalah isu serius yang membutuhkan komitmen bersama, dan pengelolaan sumber daya hutan harus diutamakan demi keberlangsungan lingkungan.

Komisi IV DPR RI berjanji akan melakukan penelusuran lebih mendalam terkait polemik ini. "Dalam rapat mendatang dengan Menteri Kehutanan, Komisi IV akan menyelidiki lebih lanjut penggunaan dana FOLU Net Sink, khususnya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Kita ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat, seperti mengatasi kerusakan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta memberikan dukungan bagi masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga hutan," jelas Daniel. Ia juga mempertanyakan besaran gaji pejabat di OMO FOLU Net Sink, yang dikhawatirkan mencapai puluhan juta rupiah per bulan tanpa diimbangi kompetensi yang memadai.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, membenarkan keaslian dokumen struktur OMO FOLU Net Sink 2025 yang beredar. Ia menjelaskan bahwa revisi tersebut merupakan penyempurnaan dari struktur sebelumnya dan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030. Ia juga menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Tuntutan transparansi dan pengawasan yang ketat atas program FOLU Net Sink sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini dan mencegah potensi penyimpangan dana.