Kabar pembatalan investasi pengembangan baterai kendaraan listrik oleh konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution di Indonesia, mendapatkan tanggapan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Tanggapan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa akan ada investor lain yang menggantikan posisi LG dalam proyek strategis tersebut.

"Ya pasti ada (peluang menarik investasi dari negara lain)," ujar Prabowo, menunjukkan optimisme terhadap potensi investasi di Indonesia. "Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah," tambahnya, menekankan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Meski demikian, Prabowo belum memberikan rincian mengenai identitas calon investor pengganti maupun strategi pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia setelah mundurnya konsorsium LG.

Sebelumnya, Yonhap melaporkan bahwa konsorsium LG telah menarik diri dari proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik senilai 11 triliun won atau sekitar Rp 130 triliun. Konsorsium tersebut terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, termasuk BUMN, yang bertujuan membangun rantai pasok terintegrasi dari pengadaan bahan baku hingga produksi sel baterai untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Alasan penarikan diri konsorsium LG ini dikarenakan perubahan kondisi pasar dan iklim investasi. Meski demikian, LG menegaskan akan tetap melanjutkan bisnisnya di Indonesia, termasuk pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), yang merupakan usaha patungan dengan Hyundai Motor Group.

Menanggapi hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pembatalan investasi LG ini harus menjadi momentum evaluasi kebijakan industri di Indonesia.

Bhima mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab pembatalan investasi LG, antara lain:

• Inkonsistensi insentif fiskal: Perbedaan perlakuan insentif antara mobil listrik (PPN DTP) dan mobil hybrid (PPnBM DTP) menciptakan kebingungan mengenai arah pengembangan ekosistem kendaraan di Indonesia.
• Rencana pelonggaran TKDN: Kebijakan pemerintah terkait pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat mengecewakan produsen baterai yang telah berinvestasi besar.
• Perkembangan teknologi baterai: Munculnya alternatif bahan baku baterai selain nikel, seperti LFP (Lithium Ferro-Phosphate) dan Sodium, membuat produsen mempertimbangkan lokasi investasi ekosistem baterai dengan lebih hati-hati.

Dengan semakin beragamnya pilihan bahan baku baterai, produsen akan secara rasional mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk membangun ekosistem baterai di Indonesia.