Sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang diterapkan kepolisian di berbagai wilayah Indonesia, membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas. Meski mengedepankan kemudahan melalui digitalisasi, memberikan opsi pembayaran denda secara daring, ternyata sistem ini tidak sepenuhnya menghilangkan jalur konvensional. Pengendara yang merasa keberatan atau memiliki alasan tertentu, tetap berhak memilih mekanisme sidang tatap muka.

Berdasarkan informasi dari laman resmi ETLE Polri, pengendara yang menerima surat tilang elektronik tidak serta merta diwajibkan untuk menyelesaikan prosesnya secara online. Opsi menghadiri sidang langsung di pengadilan tetap terbuka lebar. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelanggar lalu lintas untuk menyampaikan pembelaan, memberikan klarifikasi, atau bahkan mengajukan keberatan atas tuduhan pelanggaran yang dikenakan.

Penting untuk dipahami bahwa sistem ETLE dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penindakan pelanggaran. Namun, prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama. Memberikan ruang bagi pengendara untuk berinteraksi langsung dengan hakim, memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Sosialisasi yang masif mengenai hak-hak pengendara terkait tilang ETLE, menjadi krusial untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik dan tercipta budaya tertib berlalu lintas di jalan raya.

Beberapa poin penting terkait opsi sidang tatap muka dalam sistem tilang ETLE:

• Hak Pengendara: Setiap pengendara yang menerima surat tilang ETLE berhak memilih untuk mengikuti sidang di pengadilan.
• Klarifikasi dan Keberatan: Sidang tatap muka memberikan kesempatan bagi pengendara untuk memberikan klarifikasi atau mengajukan keberatan atas pelanggaran yang dituduhkan.
• Proses Hukum yang Adil: Opsi sidang memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
• Sosialisasi: Informasi mengenai hak pengendara dan prosedur sidang tatap muka perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.
• Alternatif Pembayaran: Meskipun sidang tatap muka tersedia, pembayaran denda secara online tetap menjadi pilihan yang lebih praktis bagi pengendara yang mengakui kesalahan.

Diharapkan dengan adanya opsi sidang tatap muka ini, masyarakat semakin percaya terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas yang diterapkan oleh Polri, dan tercipta kesadaran kolektif untuk selalu mematuhi peraturan demi keselamatan bersama.