Kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan menghalangi penyidikan kasus korupsi PT Timah Tbk dan impor gula, memicu perdebatan sengit mengenai batasan antara kebebasan pers dan upaya penegakan hukum. Penetapan Tian Bahtiar bersama Marcella Santoso dan Junaedi Saibih sebagai tersangka, atas tuduhan membuat pemberitaan yang mendiskreditkan Kejagung, menimbulkan pertanyaan krusial tentang independensi media di Indonesia.

Kejagung menduga ketiganya terlibat permufakatan jahat dengan membuat dan menyebarkan konten negatif yang bertujuan menyudutkan institusi tersebut dalam penanganan kasus korupsi. Dugaan ini didasarkan pada adanya pesanan dan pembayaran sebesar Rp 478,5 juta dari Marcella Santoso dan Junaedi Saibih kepada Tian Bahtiar untuk memproduksi berita dan konten yang merugikan citra Kejagung. Namun, penangkapan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan Tian Bahtiar murni menjalankan fungsi jurnalistik atau justru terlibat dalam upaya menghalangi proses hukum?

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Seharusnya, sebelum menjerat kasus ini dengan pasal pidana, konten-konten yang dipersoalkan harus diverifikasi oleh Dewan Pers. Apakah konten tersebut melanggar kode etik jurnalistik? Apakah konten tersebut memang menyudutkan Kejagung tanpa dasar?

Pasal 21 UU Tipikor mengatur tentang sanksi bagi siapa saja yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Penerapan pasal ini memerlukan pembuktian yang sangat ketat, termasuk adanya niat jahat (mens rea) dan tindakan nyata yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi proses peradilan. Jika dakwaan terhadap Tian Bahtiar hanya didasarkan pada pembuatan konten yang dianggap menyudutkan Kejagung, maka harus dibuktikan apakah konten tersebut dibuat dengan maksud untuk menggagalkan proses hukum, mengandung manipulasi fakta, atau mengakibatkan terganggunya penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam melindungi kebebasan pers. Muncul kekhawatiran bahwa kriminalisasi terhadap jurnalis dapat membungkam suara kritis dan menghambat fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Jika setiap pemberitaan yang tidak sesuai dengan selera penguasa dapat dianggap sebagai tindakan kriminal, maka pers akan kehilangan independensinya dan demokrasi akan terancam.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini:

• Independensi Pers: Apakah Tian Bahtiar bertindak sebagai jurnalis yang independen atau sebagai operator yang menjalankan pesanan?
• Kode Etik Jurnalistik: Apakah konten yang diproduksi oleh JAK TV melanggar kode etik jurnalistik?
• Niat Jahat: Apakah ada bukti bahwa Tian Bahtiar memiliki niat jahat untuk menghalangi proses hukum?
• Dampak pada Peradilan: Apakah konten tersebut benar-benar mengganggu penyidikan, penuntutan, dan persidangan?

Penting untuk diingat bahwa obstruction of justice adalah kejahatan serius. Namun, dalam kasus ini, yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi obscurity of justice, yaitu ketidakjelasan proses hukum, ketidakpastian standar etik, dan kaburnya batas antara kritik dan kriminalisasi. Kasus ini menuntut transparansi dan kehati-hatian agar tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Publik berhak curiga: ini benar-benar obstruction of justice, atau justru cara untuk mengaburkan kebenaran dan keadilan?