Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun rencana ambisius untuk merevitalisasi jaringan kereta api di seluruh wilayahnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa proyek monumental ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp15 triliun.

Proyeksi anggaran tersebut muncul dalam serangkaian diskusi intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Fokus utama dari reaktivasi ini adalah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan alternatif transportasi yang efisien bagi masyarakat.

"Kebutuhan untuk reaktivasi jalur di Jawa Barat secara umum mencapai kurang lebih Rp15 triliun. Angka ini masih berupa proyeksi awal, dan memerlukan detail engineering design (DED) yang komprehensif," ujar Herman Suryatman di Bandung.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa proses reaktivasi akan menghadapi tantangan signifikan, mengingat kondisi terkini di mana banyak jalur kereta api yang telah tertutup oleh bangunan dan permukiman. Oleh karena itu, evaluasi lapangan yang mendalam dan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan proyek ini.

"Tujuan utama kami adalah untuk mendongkrak perekonomian Jawa Barat melalui reaktivasi jalur kereta api. Kondisi di lapangan tentu berbeda-beda. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk memetakan situasi dan mencari solusi yang tepat. Pembangunan jalur ini adalah untuk kepentingan masyarakat, dan kami akan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan secara keseluruhan," tegas Herman.

Beberapa jalur kereta api yang menjadi prioritas untuk direaktivasi antara lain:

• Jalur Cipatat-Padalarang
• Jalur Banjar-Pangandaran
• Jalur Bandung-Ciwidey

Selain itu, jalur kereta api di Garut (Cikajang) juga sedang dalam tahap pendalaman kajian, dengan prioritas awal untuk mendukung aksesibilitas proyek-proyek strategis nasional.

"Kajian ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aksesibilitas ke lokasi proyek strategis nasional, serta pertimbangan sosial budaya, kependudukan, dan lingkungan. Semua aspek ini akan dipertimbangkan secara seksama, dan akan menjadi dasar bagi penyusunan DED," jelas Herman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menjajaki berbagai opsi pendanaan untuk mendukung proyek reaktivasi ini. Herman menyebutkan bahwa pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya menjadi sumber pendanaan potensial. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga akan dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan proyek.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat periode lalu, Dedi Mulyadi, telah menekankan pentingnya reaktivasi jalur kereta api Bandung-Pangandaran sebagai prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalur ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata di wilayah tersebut dengan menyediakan transportasi yang terjangkau dan efisien.

"Reaktivasi yang paling dekat adalah jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Eksistensinya saat ini baru sampai Banjar, dan ini menjadi prioritas pertama yang harus diselesaikan," kata Dedi Mulyadi.

Inisiatif reaktivasi jaringan kereta api di Jawa Barat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah, konektivitas, dan mobilitas masyarakat.