Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil langkah strategis untuk menata kawasan Kampung Baru, Cimanggis, Depok, pasca-insiden pembakaran mobil polisi yang terjadi beberapa waktu lalu. Fokus utama adalah mencari solusi komprehensif terkait permasalahan kependudukan dan potensi konflik pertanahan di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Barat, dalam keterangannya di Polres Depok, menekankan pentingnya identitas kependudukan bagi setiap warga negara. Beliau menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk membahas secara mendalam isu-isu krusial di Kampung Baru. Peran gubernur dalam hal ini adalah sebagai moderator untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan yang ada di Kampung Baru terbilang kompleks. Sebagian warga telah tinggal di sana selama puluhan tahun, namun memiliki identitas kependudukan yang beragam, bahkan ada yang tidak memiliki KTP sama sekali. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan administrasi.

Selain masalah kependudukan, potensi konflik pertanahan juga menjadi perhatian utama. Di Kampung Baru, terdapat warga yang memiliki sertifikat tanah, namun ada pula yang tidak. Situasi ini rentan memicu sengketa dan ketegangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mencegah konflik pertanahan semakin meluas di wilayah perkotaan.

Sebelumnya, telah terjadi insiden pembakaran dan perusakan mobil polisi di Kampung Baru saat petugas melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial TS atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Penangkapan tersebut berujung pada perlawanan dari warga sekitar yang menyebabkan tiga mobil polisi rusak, satu di antaranya dibakar.

Kronologi kejadian bermula ketika petugas kepolisian mendatangi kediaman TS untuk melakukan penangkapan. Saat petugas menunjukkan surat perintah penangkapan, TS melakukan perlawanan. Keributan ini kemudian memicu reaksi dari warga sekitar yang berusaha menyerang petugas. Untuk menghindari eskalasi konflik, petugas segera membawa TS ke mobil polisi. Namun, saat hendak meninggalkan lokasi, warga mengejar dan melakukan perusakan terhadap kendaraan polisi.

Dalam perkembangan kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Lima di antaranya telah ditahan, sementara empat lainnya masih dalam pengejaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung Baru secara tuntas dan memberikan solusi yang adil bagi seluruh warga. Penanganan yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus utama dalam penanganan kawasan Cimanggis:

• Penataan Kependudukan: Memastikan seluruh warga memiliki identitas kependudukan yang jelas dan terdata dengan baik.
• Penyelesaian Konflik Pertanahan: Memfasilitasi mediasi dan mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa tanah.
• Pencegahan Premanisme: Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
• Peningkatan Kualitas Hidup: Memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan penanganan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan Kampung Baru dapat menjadi wilayah yang aman, tertib, dan sejahtera bagi seluruh warganya.