Panglima TNI Siap Dievaluasi soal Penempatan Perwira di Jabatan Sipil

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku siap menerima evaluasi dari Presiden Joko Widodo soal penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil. Evaluasi ini buntut kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas yang menyeret dua perwira TNI aktif.

"Tentunya kita siap untuk dilaksanakan evaluasi kalau itu memang yang terbaik melaksanakan evaluasi," kata Yudo di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/8).

Namun, Yudo mengatakan belum dipanggil Jokowi. Ia hanya memastikan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto jadi evaluasi.

"Pasti semua hal yang selalu terjadi seperti ini harus kita evaluasi," kata Yudo.

Yudo pun memastikan proses hukum akan berjalan secara objektif di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Ia berharap masyarakat tak berpandangan bahwa TNI melindungi prajuritnya yang tersandung kasus hukum.

"Jadi masih tunduk pada peradilan militer. Dan selama ini suda terjamin. Ini kan bukan hal yang pertama di TNI, kasus waktu satelit juga ditangani sama dijatuhkan hukuman yang maksimum. Terus juga yang [kasus di] Bakamla dijatuhkan maksimum. Makanya jangan ada ketakutan," kata dia.

Presiden Jokowi telah menyatakan bakal mengevaluasi semua perwira TNI setelah dua prajurit TNI diduga terjerat kasus dugaan suap. Jokowi tak mau kejadian serupa terulang. Dia tak ingin ada penyelewengan kekuasaan lagi yang dilakukan perwira TNI.

"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu [kasus suap Basarnas]. Semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," kata Jokowi di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7).