Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah mempertimbangkan serius langkah hukum terkait serangkaian tuduhan yang meragukan keabsahan ijazahnya. Tim kuasa hukum presiden mengindikasikan adanya potensi pelaporan terhadap empat individu yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang merugikan tersebut.

Menurut Yakub Hasibuan, salah satu anggota tim kuasa hukum Jokowi, persiapan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses hukum ini telah mencapai tahap finalisasi. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025), Hasibuan menyatakan bahwa timnya telah mengumpulkan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Meski demikian, ia enggan mengungkapkan identitas keempat orang yang berpotensi menjadi terlapor, dengan alasan masih menunggu arahan langsung dari Presiden Jokowi.

"Kami sudah melengkapi dokumen dan bukti pendukung untuk sekitar empat orang," ujar Yakub Hasibuan. "Kami meyakini ada dugaan tindak pidana di situ, tetapi ini masih sementara. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian."

Tim kuasa hukum Jokowi menegaskan keseriusan mereka dalam menanggapi isu ini. Persiapan berkas pelaporan telah mencapai 95 persen, termasuk pengumpulan saksi-saksi yang relevan dengan perkara ini. Fokus utama saat ini adalah pada aspek hukum pidana, meskipun opsi perdata tetap dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi.

"Persiapan kami meliputi analisis normatif yuridis, pengumpulan bukti-bukti, saksi-saksi, serta data-data terkait perbuatan yang dilakukan, kapan, oleh siapa, dan di mana," jelas Yakub. "Semua ini sudah hampir rampung, tinggal menunggu perintah dari Pak Jokowi."

Langkah hukum ini diambil sebagai respons terhadap tuduhan ijazah palsu yang beredar luas di masyarakat. Pihak Istana Kepresidenan memandang serius isu ini dan bertekad untuk membersihkan nama baik Presiden Jokowi melalui jalur hukum yang tersedia.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus tim kuasa hukum:

• Pengumpulan Bukti: Tim hukum telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk dokumen dan saksi, untuk mendukung laporan mereka.
• Analisis Yuridis: Analisis mendalam terhadap aspek hukum sedang dilakukan untuk memastikan langkah yang tepat.
• Koordinasi dengan Kepolisian: Tim hukum berencana untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam proses pelaporan.

Keputusan akhir mengenai waktu dan detail pelaporan akan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Namun, tim kuasa hukum telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi nama baik dan reputasi presiden.