Vietnam Perketat Pengawasan Ekspor Guna Redam Potensi Sanksi AS Akibat Praktik Transhipment

Kementerian Perdagangan Vietnam mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan instruksi untuk memperketat pengawasan ekspor. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran terkait praktik pengiriman barang ilegal atau transhipment yang bertujuan menghindari tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan mitra dagang lainnya. Instruksi ini dikeluarkan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif AS.

Surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Vietnam, yang mulai berlaku efektif pada 15 April, menekankan potensi peningkatan aktivitas perdagangan ilegal. Pemerintah Vietnam menyadari bahwa jika praktik transhipment tidak ditangani dengan serius, hal itu dapat mempersulit upaya negara tersebut untuk menghindari sanksi dari negara-negara mitra yang dirugikan oleh tindakan ilegal tersebut. Meskipun surat edaran tersebut tidak secara spesifik menyebutkan negara asal praktik transhipment, data menunjukkan bahwa hampir 40% impor barang Vietnam berasal dari China.

Amerika Serikat telah secara terbuka menuduh China memanfaatkan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, sebagai pusat transhipment untuk menghindari bea masuk AS. Vietnam sendiri pernah dikenakan tarif balasan sebesar 46% oleh pemerintahan Trump, yang saat ini ditangguhkan hingga Juli. Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perdagangan Vietnam mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini dan menjaga hubungan baik dengan mitra dagang utama.

Instruksi tersebut memerintahkan pejabat di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Vietnam. Fokus utama adalah memastikan kejelasan asal-usul barang, terutama bahan baku impor yang digunakan untuk produksi dan ekspor. Pemerintah Vietnam juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk memberantas praktik penipuan perdagangan dan pemalsuan.

Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, telah menginstruksikan para pejabat untuk secara aktif memerangi penipuan perdagangan, pemalsuan, dan isu-isu lain yang menjadi perhatian Amerika Serikat. Instruksi ini dikeluarkan menjelang dimulainya pembicaraan antara Vietnam dan Amerika Serikat mengenai tarif. Kunjungan Presiden China, Xi Jinping, ke Vietnam sehari sebelum surat edaran diterbitkan, juga menjadi sorotan. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama antara lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikat asal barang.

China sebelumnya telah memperingatkan negara-negara lain agar tidak membuat kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang merugikan kepentingan China. Praktik transhipment ilegal yang dimaksud melibatkan pengiriman barang ekspor dari China ke Vietnam, di mana label asal barang diubah menjadi "Made in Vietnam", meskipun tidak ada atau sedikit nilai tambah yang diberikan di negara tersebut. Barang-barang tersebut kemudian dikirim ke Amerika Serikat dengan memanfaatkan tarif yang lebih rendah daripada jika diberi label sebagai produk China.

Kementerian Perdagangan Vietnam menegaskan bahwa prosedur ketat akan diberlakukan untuk memeriksa pabrik dan mengawasi penggunaan label "Made in Vietnam", terutama pada perusahaan yang tiba-tiba mengajukan permohonan label asal barang dalam jumlah besar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi integritas perdagangan Vietnam dan mencegah penyalahgunaan sistem label asal barang.