Massa Ketua RT/RW Demo Pj Wali Kota Palopo, Apa yang Diinginkan?

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, massa ketua RT dan RW Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota, Senin (28/10/2024) siang.

Aksi ini dilakukan untuk menolak rencana pemerintah Kota Palopo untuk melakukan pemilihan ketua RT dan RW.

Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran insentif yang belum dibayarkan selama 10 bulan.

Koordinator aksi lapangan, Feriyanto mengatakan, para ketua RT dan RW yang hadir dari 48 kelurahan meminta pertanggungjawaban penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Firanza yang telah mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

“Pj Wali Kota Palopo memaksakan diri untuk segera melaksanakan pergantian RT dan RW yang kemudian menjadi konflik di masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi landasan utama Kenapa kita harus melakukan aksi hari ini,” kata Feriyanto di lokasi, Senin.

Perwal yang dikeluarkan saat ini imbuhnya, tidak berlandasan hukum karena seorang penjabat wali kota kota memiliki pelarangan di Kemendagri yang tidak boleh menggugurkan aturan Walikota yang telah menjabat sebelumnya.

“Kondisi yang menjadi konflik saat ini adalah diusulkan pergantian RT, RW dan LPMK di Kelurahan sekota Palopo dan telah dilaksanakan rapat pertemuan dan 80 persen RT, RW dan LPMK menolak melaksanakan hal ini,” paparnya.

Aksi demo tidak direspons

Feriyanto mengatakan untuk penggajian atau insentif RT dan RW selama sepuluh bulan ini, pihaknya masih bersabar.

Namun, mereka mempertanyakan insentif 10 bulan tersebut yang tidak dibayar.

“Selama 10 bulan ini belum dibayarkan insentifnya, jika dikalikan dengan seribu orang RT dan RW di Kota Palopo adalah anggaran yang besar yang ditakutkan dan menjadi tanda tanya kami kemana anggaran ini, jangan sampai dikuasai langsung oleh bapak Pj Wali Kota,” ungkap dia.

Menurut Feriyanto adanya Perwal Nomor 57 Tahun 2024, akan memicu konflik di tengah-tengah momen Pilkada.

“Jangan sampai dengan rencana pemilihan ini banyak opini atau isu yang dikembangkan keluar sehingga akan terjadi konflik di kelurahan dan akan merepotkan kita semua,” tutur dia.

Aksi berakhir dan akan dilanjutkan di gedung DPRD Palopo karena tak satu pun penjabat wali kota Palopo yang menemui pengunjuk rasa termasuk Pj Wali Kota Palopo Firmanza.