Jelang Tes CPNS 2019, Pangkal Pinang Sediakan 55 Komputer Penguji

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Menjelang penerimaan CPNS 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyediakan stasiun computer assissted test (CAT) di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Sebanyak 55 unit komputer siap dioperasikan seiring diresmikannya UPT BKN Pangkal Pinang.

"Unit ini sebagai penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di Pangkal Pinang, Rabu (14/8/2019).

Dia menuturkan, UPT BKN Pangkal Pinang merupakan UPT ke-18 dari seluruh UPT yang didirikan BKN sejak 2016.

Kantor ini termasuk dalam kantor regional VII BKN Palembang.

"Luas bangunan 647 meter persegi dengan pengadaan lahan sistem pinjam pakai dengan pemda," ujar dia.

Kehadiran UPT BKN Pangkal Pinang dengan stasiun CAT di dalamnya diharapkan mampu menjaring pegawai yang berkualitas melalui proses seleksi yang transparan.

Sistem CAT juga dilengkapi ruang pengawas ujian yang mampu memonitor pergerakan nilai peserta saat ujian berlangsung.

Kehadiran stasiun CAT bakal mendukung program pengadaan CPNS di Pangkal Pinang.Sebelumnya pemkot telah menerima surat dari Kemenpan-RB untuk pengiriman usulan formasi 2019.

Tes CPNS Bangka Belitung

Selain Pangkal Pinang, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga bersiap membuka lowongan CPNS.

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan untuk merekrut 200 guru pada penerimaan CPNS dan PPPK 2019 ini.

Pengadaan guru diprioritaskan karena pengadaan tahun sebelumnyakebutuhan guru belum memenuhi kuota.

Kasubid Perencanaan dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan SDM Bangka Belitung, M Erisco Nurrahman mengatakan, formasi guru mencapai 45 persen dari total pengusulan tahun ini.

"Guru sebanyak 200 orang untuk tingkat SMA/SMK termasuk juga SLB. Total yang diusulkan 444 formasi," kata Erisco kepadasalah satu media informasi.

Dia menuturkan, usulan formasi telah melewati verifikasi dan validasi kebutuhan dari setiap organisasi perangkat daerah.

Pengadaan dengan mempertimbangkan prioritas pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.