Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah memfinalisasi anggaran dan rencana kerja Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme yang akan ditempatkan di seluruh kabupaten/kota. Inisiatif ini digagas untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jawa Barat.

Prioritas utama dalam perumusan anggaran adalah pengadaan fasilitas penunjang operasional satgas, termasuk posko sebagai pusat koordinasi, kendaraan operasional untuk mobilitas cepat, serta perlengkapan lain yang esensial. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa anggaran ini akan terpisah dari alokasi yang sudah ada untuk Polri dan TNI, menunjukkan komitmen Pemprov Jabar untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemberantasan premanisme.

"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah saya instruksikan untuk segera merampungkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Meskipun secara teknis di lapangan satgas sudah mulai bergerak, perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan efektivitas jangka panjang," ujar Dedi Mulyadi kepada awak media di Polres Depok.

Walaupun proses perumusan anggaran masih berlangsung, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Satgas Anti-premanisme telah menunjukkan hasil positif. Salah satu indikatornya adalah penurunan signifikan praktik pungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Lebaran 2025. Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata bahwa upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan satgas mulai membuahkan hasil.

"Kita telah melihat penurunan yang signifikan dalam praktik premanisme, terutama terkait permintaan THR kepada perusahaan-perusahaan. Informasi dari tingkat kelurahan mengonfirmasi bahwa tren ini mengalami penurunan drastis," jelas Dedi Mulyadi.

Menanggapi insiden pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota ormas di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Dedi Mulyadi mengakui bahwa pemberantasan premanisme adalah tantangan kompleks. Ia menyadari bahwa keberagaman masyarakat di Depok menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika sosial.

"Kami tidak bisa mengharapkan satgas untuk menghilangkan premanisme secara instan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kerja keras dan sinergi dari semua pihak," kata Dedi Mulyadi.

Namun demikian, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja satgas hingga tercipta kondisi yang aman dan tertib di seluruh Jawa Barat. Targetnya adalah menekan angka premanisme hingga mendekati nol.

"Kita harus memastikan bahwa kondisi kamtibmas di Jawa Barat berjalan dengan baik, tanpa adanya masalah sosial yang menonjol. Upaya pemberantasan premanisme harus terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan," tegas Dedi Mulyadi.

Sebagai informasi tambahan, insiden di Harjamukti berawal dari upaya penangkapan seorang pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian. Massa kemudian melakukan perusakan dan pembakaran terhadap kendaraan polisi sebagai bentuk protes. Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka dan terus melakukan pengembangan kasus untuk menangkap pelaku lainnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius dan momentum bagi Pemprov Jabar untuk mempercepat realisasi dan operasional Satgas Anti-Premanisme. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan rencana kerja yang terstruktur, diharapkan satgas dapat bekerja secara efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Jawa Barat.