Soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Ubah Pola Pikir Lebih Penting

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Pembatasan pembelian BBM subsidi kabarnya akan segera diterapkan. Menurut pemerhati masalah transportasi, yang terpenting bukan membatasi pembelian, tapi mengubah pola pikir masyarakat.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, rencana pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM subsidi yang kabarnya akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024 perlu cermat dan membutuhkan kajian mendalam.

"Jangan menimbulkan keresahan dan dampak lain. Langkah mitigasi pun perlu dipersiapkan melalui hasil kajian," ujar Budiyanto, saat dihubungi salah satu media nasional, sesuai yang dikompilasi kumpulan berita terkini belum lama ini.

"Alasan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk mengurangi polusi atau emisi gas buang kurang tepat, karena ada beberapa variabel yang disampaikan sehubungan dengan rencana tersebut," kata Budiyanto.

Beberapa variabel yang dimaksud Budiyanto, seperti mendorong penyaluran BBM tepat sasaran, menghemat anggaran negara, mengurangi defisit anggaran, mengurangi emisi gas, dan mengganti Pertalite menjadi bioetanol ramah lingkungan dan sebagainya.

"Jika alasan pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi untuk mengurangi emisi gas buang, kurang tepat, karen harga BBM berapa pun akan dibeli, karena suatu kebutuhan untuk mobilitas kendaraan dan beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup," ujar Budiyanto.

"Alasan yang tepat mengurangi emisi gas buang adalah mengubah pola pikir masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Walaupun ini bukan pekerjaan mudah, karena menyangkut privasi dan hak properti setiap warga negara," kata Budiyanto.

Menurutnya, perubahan pola pikir bisa terlaksana, tapi harus ada kebijakan yang berani atau ekstrem. Misalnya, pembatasan produksi kendaraan untuk kebutuhan domestik, pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali, pemetaan per daerah dan untuk mengatur kuota kendaraan bermotor, fasilitas kredit kendaraan bermotor selektif, pajak kendaraan bermotor ditingkatkan, dan biaya parkir secara progresif.

"Walaupun kita sadar ini dilematis dan sulit untuk dilaksanakan, karena menyangkut ketenegakerjaan, fiskal, pengangguran, dan devisa negara, dan sebagainya. Jadi, alasan yang tepat pemerintah akan berencana membatasi BBM bersubsidi adalah mengurangi defisit anggaran dan anggaran yang ada dapat dialihkan ke program yang lebih produktif," ujarnya.

Namun, menurut Budiyanto, sepanjang kebijakan masih bersifat parsial, sulit untuk mengatasi permasalahan yang muncul, seperti mengatasi emisi gas buang.