Pemerintah Kota Solo membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi (MBG) dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri. Namun, partisipasi ini mensyaratkan ketersediaan dana yang signifikan, yaitu sebesar Rp 700 juta.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan bahwa standar dana ini merupakan persyaratan wajib bagi mitra mandiri yang ingin terlibat dalam Program MBG. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan masyarakat melalui SPPG mandiri. "Wajib punya standar dana karena ini pelayanan ke masyarakat karena mitra mandiri. Tadi sudah disampaikan Pak Deputi Rp 700 juta," ujar Respati.

Pemerintah Kota Solo bersama Badan Gizi Nasional (BGN) aktif mendorong partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, baru terdapat empat SPPG yang beroperasi di Solo, sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjangkau seluruh kecamatan.

Respati menambahkan bahwa Pemerintah Kota Solo akan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang ingin mendirikan dapur SPPG mandiri. Dukungan tersebut meliputi penyediaan regulasi yang dibutuhkan dan menjamin keterbukaan dalam proses pendirian. "Semua yang dibutuhkan regulasi di kota akan kita siapkan semua. Dan tadi sudah disampaikan keterbukaan. Di Solo juga akan terbuka. Silakan pengawasannya normal semua asalkan memenuhi standar dari BGN," jelasnya.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, mengungkapkan bahwa Kota Solo masih membutuhkan sekitar 40-45 SPPG untuk memenuhi kebutuhan Program MBG. Oleh karena itu, BGN membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ini melalui pendirian dapur SPPG mandiri. "Kurang lebih 40-45 SPPG (yang dibutuhkan). Kita membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan SPPG mandiri," kata Suardi Samiran.