Pj Bupati Bogor selaraskan arah kebijakan dengan program Asta Cita

Kabupaten Dimuat dalam media nasional yang dirangkum kumpulan berita terkini - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita. Hal itu ia tekankannya saat sosialisasi Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 di Cibinong, Senin. Menurut dia, arah kebijakan Pemkab Bogor ke depan harus selaras dengan Asta Cita atau delapan program unggulan dari 17 program prioritas nasional. “Masing-masing perangkat daerah bisa mencermati tugas dan fungsinya, mana saja yang harus diselaraskan dalam rencana program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya. Bachril menekankan setiap perangkat daerah Pemkab Bogor harus mendalami dan mencermati bentuk konkret Asta Cita dan 17 program prioritas nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing dinas. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi sejauh mana program kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. “Ini sesuai dengan arahan Presiden saat rakornas dengan jajaran kepala daerah di SICC Sentul (7/11) lalu. Presiden meminta harus ada program dan penganggaran yang efektif dan efisien dalam pencapaian target,” ujar Bachril. Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan APBD 2025 harus memperhatikan penekanan pada sektor pendidikan, pengeluaran untuk infrastruktur pelayanan publik, pencapaian standar pelayanan minimal. Kemudian, upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pemanfaatan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang sudah ditetapkan, serta isu-isu strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya berharap melalui kegiatan ini, setiap peserta mendapatkan pencerahan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang proses penyusunan APBD 2025. Dengan pemahaman yang up-to-date terhadap aturan yang diterapkan, penyusunan APBD dapat berjalan lebih berkualitas dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan,” ungkap Bachril.