ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Komisi Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia menyatakan bahwa hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang instansi Korps Adhyaksa yang banyak memberikan tuntutan ringan ke koruptor perlu diverifikasi kembali.

Adapun ICW sebelumnya mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung tercatat menjadi lembaga yang paling banyak memberikan tuntutan ringan (0-4 tahun penjara) ke koruptor sepanjang tahun 2021.

"Ada banyak variabel di sekitar penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, persidangan, putusan hakim, dan eksekusi. Jadi sulit untuk menggeneralisir semua dan membuat rata-rata kuantitatif," ujar Ketua Komjak RI Barita Sumanjuntak saat dihubungi, Senin (23/5/2022).

Menurut Barita, penegakan hukum harus dilihat secara komprehensif.

Setiap kasus harus dilihat secara utuh atau sebagai satu kesatuan sejak penanganan kasus itu dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan eksekusi.

"Jadi tidak bisa hanya dengan alasan tuntutan dan putusan ringan dianggap menjadi dasar menilai kinerja penegak hukum, sebab dasar tuntutan jaksa adalah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal seperti ini yang sering luput dari perhatian kita," ucap dia.

Ia juga berpandangan, setiap kasus memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Tuntutan yang diberikan jaksa, kata dia, tentunya sudah melewati sejumlah pertimbangan.

"Tidak turun begitu saja dari langit tapi dengan berbagai pertimbangan termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan itu juga diuji oleh hakim di persidangan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, dalam catatan ICW, di sepanjang tahun 2021, Korps Adhyaksa tercatat menjadi lembaga yang paling banyak memberikan tuntutan ringan (0-4 tahun penjara).

Total, ada 623 terdakwa yang dituntut ringan. Sementara itu, yang dituntut sedang (4-10 tahun) ada 587 terdakwa, dan hanya 44 terdakwa yang dituntut berat atau lebih dari 10 tahun.

"Kita tahu surat tuntutan tidak berdampak langsung pada terdakwa karena hakim memutus berdasarkan surat dakwaan. Namun, dari tuntutan, kita bisa melihat perspektif menegak hukum, apalagi mereka dianggap sebagai representasi korban yaitu dalam hal ini negara dan masyarakat," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers daring, dikutip dari kanal YouTube Sahabat ICW, Minggu (22/5/2022).

Berdasarkan hasil penelusuran ICW, terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pihak kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri sepanjang tahun 2021.

Dari ribuan perkara yang ditangani, rata-rata tuntutan yang diajukan oleh kedua lembaga tersebut hanya 4 tahun 5 bulan.

ICW pun membagi kasus yang dikenai pasal dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara dengan kasus yang diancam hukuman lima tahun penjara.

Hasilnya, rata-rata tuntutan untuk perkara dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara hanya 55 bulan penjara atau 4 tahun 7 bulan.

"Jomplang sekali dengan kemungkinan dapat dihukum 20 tahun," ujar Kurnia.

Sementara itu, untuk perkara dengan hukuman maksimum 5 tahun penjara, rata-rata tuntutannya hanya 2 tahun 9 bulan.

Menurut Kurnia, terdapat peningkatan tren tuntutan dibandingkan tahun 2020. Meski begitu, ICW memandang hal tersebut belum memuaskan lantaran peningkatan trennya yang rendah.

Hal itu melihat latar belakang pelaku yang merupakan pejabat publik, sehingga tuntutan yang diajukan seharusnya maksimal.