Anies Minta Ahli Hukum Respons Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta para ahli hukum tata negara menelaah pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan seorang presiden serta menteri boleh memihak dan berkampanye selama mengikuti aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Anies mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk menelaah apakah pernyataan Jokowi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak karena negara kita diatur menggunakan hukum jadi kita rujuk pada aturan hukum," kata kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta para ahli untuk memberikan opininya tentang ketentuan hukum berlaku di Indonesia menyangkut regulasi kampanye dan sikap keberpihakan pejabat publik selama masa kampanye pemilu ini.

"Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Negara ini negara hukum ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti tidak boleh, kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh," sambungnya.

Setelahnya, Anies mempercayakan kepada masyarakat untuk bisa mencerna, menakar, atau menimbang pernyataan Jokowi ini.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu ini.

Jokowi mengatakan presiden tak hanya pejabat publik. Dia menyebut presiden juga berstatus pejabat politik.

Saat ditanya apakah memihak dalam Pilpres 2024, Jokowi malah bercanda. Dia bertanya balik ke wartawan.

"Itu yang saya mau tanya, memihak ndak," ucap Jokowi terkekeh.

"Itu (berkampanye) boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," ujarnya.

Keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi Gibra Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Gibran mendampingi Capres 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.