Kasus Penahanan Ijazah: Pemerintah Surabaya Berupaya Lindungi Hak Pekerja dari Praktik Perusahaan yang Merugikan

Perseteruan antara seorang warga Surabaya dengan sebuah perusahaan lokal telah membuka tabir praktik penahanan ijazah yang merugikan pekerja. Kasus ini menyoroti lemahnya perlindungan terhadap hak-hak karyawan dan keberanian perusahaan melanggar aturan ketenagakerjaan.

Awal Mula Perseteruan

Nila Handiani, seorang mantan karyawan UD Sentosa Seal, mengadukan nasibnya kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Nila mengaku kesulitan mendapatkan kembali ijazah SMA-nya setelah mengundurkan diri dari perusahaan. Upaya mediasi melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur tidak membuahkan hasil, mendorongnya mencari bantuan langsung kepada Armuji.

Melalui forum aspirasi publik, Nila mengungkapkan frustrasinya. Merespons pengaduan tersebut, Armuji bersama tim dari Pemerintah Kota Surabaya mendatangi langsung UD Sentosa Seal untuk mencari solusi. Namun, upaya tersebut justru berujung pada perdebatan sengit, bahkan Armuji dilaporkan ke Polda Jatim oleh perwakilan perusahaan.

Penahanan Ijazah: Praktik Ilegal yang Merugikan

Kasus ini menyoroti praktik penahanan ijazah yang masih marak terjadi di dunia kerja. Praktik ini sering digunakan perusahaan untuk mengikat karyawan, terutama jika perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

UD Sentosa Seal diduga melanggar beberapa hak karyawan, termasuk pembayaran upah di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2024 yang sebesar Rp 4.725.479. Pengakuan mantan karyawan menyebutkan gaji yang diterima jauh di bawah UMK, ditambah pemotongan gaji dengan alasan yang tidak masuk akal.

Berikut poin-poin dugaan pelanggaran yang dilakukan UD Sentosa Seal:

• Pembayaran gaji di bawah UMK.
• Penahanan ijazah karyawan yang mengundurkan diri.
• Pemotongan gaji dengan alasan yang tidak jelas.

Pemerintah Kota Surabaya Bertindak

Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja. Kasus UD Sentosa Seal menjadi ujian bagi penegakan hukum ketenagakerjaan di daerah tersebut. Armuji menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan pekerja.

Tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran pekerja tentang hak-hak mereka dan saluran pengaduan yang tersedia.

Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan investasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ancaman Sanksi Hukum Bagi Pelanggar

Praktik penahanan ijazah jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha menahan ijazah karyawan sebagai jaminan.

Perusahaan yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, perusahaan juga dapat dituntut secara perdata oleh karyawan yang dirugikan.

Kasus UD Sentosa Seal menjadi peringatan bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan praktik serupa. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan demi melindungi hak-hak pekerja.