Partai Republik Ramai-ramai Kecam Trump soal Ancam Tinggalkan NATO

Partai Republik mengecam Donald Trump soal ancaman bahwa Amerika Serikat (AS) bakal keluar dari NATO. Beberapa rekannya di partai menilai Trump tidak pantas dipilih kembali menjadi presiden.

Bakal calon presiden AS dari Partai Republik ini sempat mengatakan tidak ingin melindungi anggota NATO dari serangan Rusia di masa depan, jika kontribusi negara-negara tersebut terhadap aliansi belanja pertahanan tertinggal.

"Inilah sebabnya saya sudah lama mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi presiden Amerika Serikat," kata mantan calon presiden dari Partai Republik Chris Christie dalam wawancara dengan program Meet the Press NBC, dikutip Reuters, Selasa (13/2).

Mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley, yang merupakan satu-satunya penantang Trump untuk nominasi presiden Partai Republik 2024, mengatakan hal terakhir yang ingin ia lakukan adalah memihak Rusia.

"Jangan memihak seseorang yang telah pergi dan menginvasi suatu negara dan setengah juta orang telah tewas atau terluka karena (Presiden Rusia Vladimir) Putin dalam perang melawan Ukraina," ujarnya.

Senator Partai Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara singkat bahwa dia tidak setuju dengan cara Trump mengutarakan pendapatnya.

Kolega separtai lainnya, senator Partai Republik Rand Paul menganggap pernyataan Trump adalah hal yang bodoh untuk dikatakan.

Dalam rapat umum politik pada Sabtu (10/2) di Carolina Selatan, Trump mengeluh tentang apa yang disebutnya sebagai tunggakan iuran oleh beberapa negara NATO. Anggota lainnya tidak membayar iuran sebesar yang dikeluarkan AS.

"Tidak, saya tidak akan melindungi Anda. Bahkan saya akan mendorong mereka (Rusia) untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda harus membayarnya," kata Trump kepada pemimpin yang tidak disebutkan namanya itu.

Pernyataan tersebut memicu kecaman dari Gedung Putih, yang menyebut ucapan Trump mengerikan dan tidak dapat ditolerir.

Sebagian besar dari 31 anggota NATO gagal memenuhi target belanja pertahanan minimal 2 persen dari produk domestik bruto. Perkiraan NATO menunjukkan hanya 11 anggota yang membelanjakan anggarannya sesuai target.

Kegagalan alokasi belanja ini telah lama menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat, yang angkatan bersenjatanya merupakan inti kekuatan militer aliansi tersebut dengan anggota lainnya.