Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mendiang Presiden Soeharto kembali mencuat dan mendapatkan respons positif dari pihak keluarga. Titiek Soeharto, putri dari presiden kedua Republik Indonesia tersebut, menyampaikan rasa syukur dan harapan agar wacana ini dapat terwujud di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu kejadian. Terima kasih sebelumnya kalau memang itu terjadi," ungkap Titiek di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025), menanggapi pertanyaan wartawan mengenai usulan tersebut. Titiek menekankan bahwa keluarga tidak dalam posisi untuk memaksa pemerintah, namun akan sangat menyambut baik jika pemerintah bersedia menganugerahkan gelar tersebut, mengingat jasa-jasa Soeharto yang dianggap besar bagi bangsa dan negara.

"Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara," ujarnya.

Titiek menambahkan bahwa bagi keluarga, Soeharto tetaplah seorang pahlawan, terlepas dari pemberian gelar resmi atau tidak. Keyakinan serupa juga diyakini oleh jutaan rakyat Indonesia yang mencintai sosok mantan presiden tersebut.

Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sendiri telah diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025. Selain Soeharto, terdapat sembilan nama lain yang turut diusulkan, yaitu:

• KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
• Sansuri (Jawa Timur)
• Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
• Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
• K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
• Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
• Deman Tende (Sulawesi Barat)
• Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
• K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan tanpa kontroversi. Sosok Soeharto tak lepas dari catatan sejarah yang kompleks, termasuk isu pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan korupsi selama masa pemerintahannya.

Sejarawan dari UGM, Agus Suwignyo, menyampaikan pandangannya terkait hal ini. Menurutnya, Soeharto memenuhi kriteria sebagai Pahlawan Nasional, namun fakta sejarah dan kontroversi di tahun 1965 tidak bisa diabaikan.

Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah tidak melihat adanya masalah dengan usulan tersebut. "Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dengan demikian, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto masih terus bergulir dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Keputusan akhir mengenai hal ini berada di tangan pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sejarah, jasa, dan kontroversi yang melekat pada sosok Soeharto.