RI usung implementasi LCT sebagai quick win dalam pertemuan ASEAN

Seperti yang dilansir media nasional yang dikutip oleh kumpulan berita terkini - Pemerintah Indonesia mengusung implementasi local currency transaction (LCT) sebagai inisiatif quick win dalam pertemuan Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN, di Vientiane, Laos.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026-2030. Inisiatif dalam quick win tersebut akan menjadi komitmen bersama untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak besar, untuk mengatasi masalah-masalah yang paling mendesak.

“Kita harus memprioritaskan penguatan implementasi local currency transaction (LCT), memperluas cakupannya ke semua negara anggota ASEAN dan mitra dagang utama. Menetapkan perjanjian LCT dengan negara ekonomi mitra utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan semakin meningkatkan ketahanan kita,” kata Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Netty Muharni dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Perluasan LCT dinilai sebagai salah satu inisiatif untuk memperkuat konektivitas kawasan, terutama dalam aspek keuangan.

Renstra MEA 2026-2030 yang akan diadopsi oleh Kepala Negara pada tahun 2025 menjadi sangat penting bagi ASEAN untuk mencapai Visi 2045, yaitu menjadi ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis dan berpusat pada masyarakat.

Renstra MEA 2026-2030 akan memuat tiga bagian utama, yaitu Strategic Goals, Objectives, dan Strategic Measures. Saat ini, sebanyak 140 dari total 209 upaya strategis telah diselesaikan dari 47 objectives.

Saat ini juga sedang berkembang isu-isu baru dalam berbagai forum kerja sama ekonomi internasional, seperti ekonomi digital, tenaga kerja, ekonomi hijau, hak kekayaan intelektual, sampai dengan inklusifitas yang mengakibatkan perubahan standar.

Untuk itu, ASEAN diharapkan secara proaktif memasukkan isu-isu tersebut ke dalam perjanjian dagang yang saat ini sedang dibahas. Hal ini juga selaras dengan Visi 2045 untuk menjadi kekuatan ekonomi keempat di 2045.

Lebih lanjut, Netty menyampaikan juga bahwa saat ini terdapat peningkatan jumlah negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengadopsi standar yang lebih tinggi di isu-isu baru tersebut dalam perjanjian dagang atau platform multilateral lainnya, seperti aksesi Indonesia dalam OECD yang sedang berjalan.

Indonesia juga menyampaikan bahwa pada 28 November 2024 akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Network (GRPN) ke-9 dengan salah satu agendanya adalah berbagi pengetahuan implementasi GRP di ASEAN.

Indonesia akan mengundang Laos dan Malaysia, sebagai negara percontohan GRP bersama Indonesia, serta seluruh negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam 9th ASEAN-OECD GRPN yang akan dilaksanakan di Jakarta.

Kemudian, di sela pertemuan juga dilaksanakan pertemuan bilateral dengan Laos, selaku Ketua ASEAN 2024 untuk membahas dua hal.

Pertama, inisiatif batik kolaborasi ASEAN yang merupakan persembahan Indonesia untuk ASEAN yang telah diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangkaian Perayaan HUT ke-57 ASEAN pada 8 Agustus 2024.

Kedua, dukungan khusus kepada Laos dalam menghadapi situasi ekonomi yang saat ini sedang mengalami penurunan. Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi penyelesaian kepada Laos dan siap untuk melakukan pembahasan lanjutan.

“Saya mengapresiasi bantuan dari Sekretariat ASEAN dalam mengembangkan panduan untuk mengidentifikasi inisiatif quick win yang akan menjadi bagian dari Renstra MEA 2026-2030,” ujar Asdep Netty.