Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan perkembangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur utama di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus utama saat ini adalah penyelesaian kawasan Istana Kepresidenan dan kompleks perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko), yang ditargetkan rampung pada Juni 2025. Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa progres pembangunan kawasan Istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) beserta ekosistem pendukungnya terus dikebut, dengan harapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Kawasan Istana mencakup Istana Negara, Istana Garuda, dan bangunan Sekretariat Presiden, yang dirancang untuk beroperasi secara fungsional dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, kompleks Kemenko terdiri dari beberapa tower perkantoran yang akan menampung ribuan pegawai. Kemenko I memiliki empat tower dengan kapasitas total 1.286 orang, Kemenko III juga terdiri dari empat tower yang dapat menampung 1.375 orang, dan Kemenko IV memiliki empat tower dengan kapasitas 1.232 orang. Kemensetneg sendiri memiliki tiga tower yang mampu menampung hingga 5.572 pegawai. Secara keseluruhan, kompleks Kemenko ini dirancang untuk menampung sekitar 9.465 pegawai.

Namun, di tengah progres pembangunan yang menggembirakan ini, rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN mengalami penundaan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pemindahan ASN akan dilaksanakan secara bertahap, dengan prioritas utama diberikan kepada unit-unit kerja strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Pada fase pertama, ASN yang bertugas di unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis, serta mendukung langsung presiden dan wakil presiden di IKN, akan menjadi prioritas utama.

Fase kedua akan memprioritaskan ASN hasil seleksi CPNS pada tahun 2024, dengan implementasi sistem kantor bersama (shared office) dan layanan bersama (shared service system). Fase ketiga akan berfokus pada implementasi sistem smart government, baik di IKN maupun Jakarta. Meskipun demikian, realisasi pemindahan ASN ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Surat penundaan telah disampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pegawai ASN pada tanggal 24 Januari 2025. Penundaan ini disebabkan oleh penataan kementerian/lembaga pasca pembentukan Kabinet Merah Putih. Jadwal final pemindahan ASN akan ditentukan setelah arahan dari Presiden dan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemindahan.