Gelar Rapat Bareng TPID, Pj Gubernur Lampung Bahas Cara Kendalikan Inflasi

Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Lampung. Rapat ini membahas sejumlah langkah konkret untuk mengendalikan agar inflasi tidak terjadi tinggi, atau sebaliknya deflasi.

Samsudin menjelaskan target inflasi tahun 2024 adalah 1,5%-3,5% atau 2,5% ± 1. Menurutnya, dibutuhkan perhatian khusus, terutama pada kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama bulan Oktober tahun 2024 di Pulau Sumatera.

Ia merinci Kabupaten Pringsewu berada pada urutan 1 dengan kenaikan IPH 1,75% dengan komoditi andil terbesar daging sapi, daging ayam ras dan cabai rawit. Kemudian ada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada pada urutan 3 dengan kenaikan IPH 1,18% dengan komoditi andil terbesar daging sapi, daging ayam ras dan minyak goreng. Terakhir Kabupaten Way Kanan yang berada pada urutan 5 dengan kenaikan IPH 1,13% dengan komoditi andil terbesar beras, bawang merah dan jeruk.

Ia juga meminta perhatian khusus terhadap Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji. Kedua daerah dengan perhitungan inflasi yang sebelumnya tinggi ini justru sekarang mengalami deflasi.

Samsudin meminta kepala daerah lebih proaktif melakukan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah berbasis data. Serta memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.

Ia juga mengimbau adanya pemantauan dan pengawasan terhadap stok/pasokan bahan pangan di distributor/Bulog, pasar rakyat, dan ritel modern, terutama yang sering menjadi pemicu inflasi dan diatur Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya oleh pemerintah.

"Lakukan pengawasan guna memastikan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi, yang tentunya harus melibatkan TNI dan Polri atau Satgas Pangan serta stakekholder terkait," tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut, Samsudin meminta pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah. Ia berharap program ini diprioritaskan di daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga dengan bekerja sama bersama daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

"Gencarkan juga mengkampanyekan gerakan menanam untuk menumbuhkan kemandirian pangan masyarakat, seperti menanam cabai atau komoditi lainnya yang dapat menyebabkan inflasi," pesan Samsudin.

"Kemudian lakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat, dengan menyampaikan informasi melalui media cetak dan media elektronik tentang perkembangan stok bahan pangan pokok strategis yang aman dan terkendali," imbuhnya.

Ia juga mengimbau kabupaten/kota rutin menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan pemerintah pusat/daerah dan tidak diwakilkan. Menurutnya, hal ini penting untuk memperkuat koordinasi dengan Pusat, Provinsi dan antar Kabupaten/Kota.Pada HLM yang berlangsung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung ini, dilakukan juga pemaparan perkembangan inflasi Provinsi Lampung serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian Inflasi. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, dan Kepala Bulog Provinsi Lampung, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Rapat ini juga dihdairi oleh Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Lampung, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala Bulog Provinsi Lampung dan OPD terkait se-Provinsi Lampung. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2024 yang digelar oleh Mendagri Tito Karnavian pada Senin (7/10) lalu.