Mendorong Ekonomi Digital, Cara Jokowi Bangun Fondasi Masa Depan

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Ekonomi Indonesia mengalami variasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan transformasi digital yang masif.

Perusahaan rintisan (startup), teknologi finansial (fintech), dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bermunculan, menciptakan potensi besar untuk masa depan.

Menurut perkiraan, potensi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh empat kali lipat pada 2030, mencapai antara 210 hingga 360 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.800 triliun.

Pertumbuhan pembayaran digital juga diprediksi akan meningkat 2,5 kali lipat pada tahun yang sama, mencapai 760 miliar dollar AS atau setara Rp 12.300 triliun.

Dukungan terhadap pertumbuhan ini didorong oleh bonus demografi Indonesia yang mencapai 68 persen usia produktif pada 2030, termasuk generasi Y, Z, dan A.

Saat ini, jumlah pengguna ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta, berkontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Peluang ini tampaknya dilihat oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun masa kepemimpinannya.

Presiden pun memberikan dukungan terhadap perusahaan rintisan (startup), teknologi finansial (fintech) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jokowi Berkomitmen Mendukung UMKM Melalui Subsidi Bunga KUR

Salah satu bentuk keberpihakan Presiden Jokowi terhadap UMKM adalah pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang terus berjalan hingga tahun terakhir pemerintahannya.

Mengacu pada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KUR pertama kali diluncurkan pada 2007, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Program ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memiliki prospek bisnis baik tetapi sering kali tidak memiliki agunan yang memadai untuk mendapatkan kredit dari bank.

Pada awalnya, skema KUR disubsidi sebagian oleh pemerintah untuk meringankan beban bunga yang harus dibayar oleh debitur.

Program KUR mengalami peningkatan signifikan selama pemerintahan Jokowi.

Mulai 2015, pemerintah memperluas skema KUR dengan menurunkan suku bunga, memperbesar plafon kredit, serta meningkatkan aksesibilitasnya bagi lebih banyak UMKM.

Suku bunga KUR terus diturunkan dari 12 persen pada awalnya.

Kembali ke soal subsidi bunga KUR, subsidi diberikan agar para pengusaha UMKM tidak terbebani bunga tinggi dari perbankan, yang biasanya di kisaran belasan hingga puluhan persen.

Lewat subsidi, bunga KUR hanya berkisar 3-6 persen.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp 47,78 triliun untuk pembayaran bunga tahun berjalan dan carry over subsidi dari tahun sebelumnya.

Subsidi diberikan agar bunga KUR lebih murah bagi masyarakat, yaitu 3 persen untuk kategori usaha mikro dan 6 persen untuk kategori usaha kecil.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, total subsidi bunga KUR yang telah direalisasikan mencapai Rp 163 triliun, terhitung sejak 2015 hingga September 2024.

Subsidi tersebut telah disalurkan kepada 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 pada awal Maret 2024, Kepala Negara menyebutkan, nominal subsidi yang diberikan sepanjang tahun ini sama dengan biaya membangun 40 waduk.

"Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah. Jangan dipikir itu juga angka kecil, Rp 46 triliun itu angka gede. Itu kalau dibuat waduk, jadi 40 waduk," beber Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Selain melalui perbankan, kredit juga disalurkan melalui PNM Mekaar dan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Per Maret 2024, jumlah nasabah UMi sudah mencapai 8,2 juta. Sedangkan, jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 15,2 juta orang.