Luhut Yakin Indonesia Sanggup Bayar Utang Proyek KCJB ke China

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru saja melaporkan melaporkan hasil kunjungannya ke China pada 4-6 April 2023.

Pembicaraan soal utang pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) jadi pembahasan utama adalah KCJB. Proyek ini awalnya digadang-gadang murni bisnis namun kemudian pemerintah meralatnya karena kini ikut dibiayai APBN.

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu (12/4/2023), kedua negara juga telah menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil audit setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Nilai ini jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawararan proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.

”Untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga (dengan Bank Pembangunan China/CDB)," ujar Luhut.

"Suku bunga sudah turun dari 4 persen, (tetapi) kita masih ingin lebih rendah lagi. Juga mengenai struktur penjaminan dan tenor tau jangka waktu, ini tinggal finalisasi,” kata Luhut.

Luhut bilang, suku bunga yang diajukan 2 persen tersebut dimulai pada 2017. Namun, dibandingkan dengan obligasi Amerika Serikat (AS), suku bunga yang diberikan China justru lebih rendah.

"Jadi sebagai perbandingan, kita 2 persen itu kan suku bunga waktu 2017. Waktu itu suku bunga industrinya rendah. Kalau kita lihat cost overrun mereka 3,4 persen itu sekitar 0,2 persen di bawah obligasi di bawah Pemerintah AS yang 30 tahun," jelasnya.

"Atau kalau dibandingkan dengan obligasi AS-RI yang 30 tahun, itu 5,6. Jadi ini sebenarnya bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan dengan bunga Pemerintah AS ataupun bunga obligasi AS dari Pemerintah RI," lanjut Luhut.

Luhut pun optimis, pemerintah bisa membayar utang pinjaman tersebut.

"Gak ada masalah (dengan suku bunga pinjaman 3,4 persen), kamu kok ragukan negaramu? Kalian jangan underestimate (meremehkan) bahwa negara kita ini semakin efisien makin baik," ujarnya.

Lantaran dari segi penerimaan pajak RI saja, mencapai 48,6 persen. Hal tersebut menurutnya disokong dari digitalisasi. Dari inilah Pemerintah Indonesia optimis mampu membayar utang ke Pemerintah China.

"Karena kamu lihat ya penerimaan pajak kita naik 48,6 persen, karena banyak efisiensi segala macam. Karena digitalisasi tadi itu kadang-kadang kita enggak sadar terjadi perubahan transformasi digital lebih efisien lagi," pungkasnya.

(Penulis: Ade Miranti | Editor: Akhdi Martin Pertama)